220 likes | 702 Views
Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib Peraturan itu bersifat memaksa Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas Berisi perintah dan atau larangan
E N D
Peraturanmengenaitingkahlakumanusiadalampergaulanmasyarakat Peraturanitudiadakanolehbadan-badanresmi yang berwajib Peraturanitubersifatmemaksa Sanksiterhadappelanggaranperaturantersebutadalahtegas Berisiperintahdanataularangan Perintahdanataularanganituharuspatuhditaatisetiaporang unsur-unsurdanciri-cirinormahukum
Mengendarikendaraanbermotorselainharusdilengkapidengansurat-suratjugaharusdilakukandisebelahkiri, makabarangsiapamelanggarakandikenakantilang (Undang-UndangLaluLintas)2. PerkawinansebagaimanaterteradalamPasal 2 UU. No. 1 tahun 1974 adalahsahbiladilakukanmenuruthukummasing-masingagamanyadankepercayaannyaitu. Selainitutiap-tiapperkawinanharusdicatatmenurutperaturanperundang-undangan yang berlaku. Konsekwensinyapelaksanaanperaturanhukuminidapatdipaksakanolehalat-alatnegara, misalnya :
Pasal 1457 KUH Perdata yang mengaturtentangjualbeli. JualBeliadalahsuatupersetujuan, denganmanapihak yang satumengikatkandirinyauntukmenyerahkansuatukebendaandanpihak yang lain untukmembayarsejumlahharga yang telahdijanjian. • Barangsiapamenghilangkannyawaorang lain, karenapembunuhanbiasa, dipidanapenjaraselama-lamanya lima belastahun ( Pasal 338 KUHP • Tersangka, terdakwaatauterpidanaberhakmenuntutgantikerugiankarenaditangkap, ditahan, dituntutdandiadiliataudikarenakantindakan lain, tanpaalasan yang berdasarkanundang-undangataukarenakekeliruanmengenaiorangnyaatauhukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat (1) KUHP).
orangmemerlukannormahukum • Tidaksemuaorangmentaatidanpatuhpadanormakesusilaan, normaadatdannormaagama • Masihbanyakkepentingan-kepentinganmanusia yang tidakdijaminolehketiganorma yang disebutkandiatas, misalnyakeharusanberjalandisebelahkiri (peraturanlalulintas) justrubenar-benarmerupakanaslinormahukum. • Masihadanyakepentingan-kepentingan yang bertentangandenganketiganormatersebut, padahalmasihmemerlukanperlindungan, misalnya : PemberianSuratKeterangandariseorangmajikankepadaseorangburuh yang diberhentikankarenamencuri, yaitudengantidakmenyebutkanalasansebenarnya, mengapaiadiberhentikandaripekerjaannyadalamsurattersebut. Hal inidikarenakanuntukmenjaga agar
kegunaannormahukum • Jiwa…. Pembunuhan : diatur dalamPasal 338 s.d. 350 KUHP • Badan… Penganiayaan : diaturdalamPasal 351 s.d. 358 KUHP • Kehormatan… Penghinaan : diaturdalamPasal 310 s.d. 321 KUHP • Kemerdekaan… Perdagangan : diaturdalamPasal 324 s.d. 337 KUHP • Kekayaan/Benda… Pencurian : diaturdalamPasal 362 s.d. 367 KUHP
PengertiandanPrinsip Negara Hukum • KonsepnegarahukumdidiEropaKontinental yang dikemukakanoleh Immanuel Kant, dikenalsebagainegarahukum liberal ataunegarahukumdalamartisempit yang diistilahkandengan “nachtwakerstaat”. • Dikatakannegarahukum liberal karenakonsep Kant bernafaskanpaham liberal yang menentangkekuasaanabsolutpara raja padawaktuitu.
Konsepsinegarahukumdenganistilah “ Negara Kesejahteraan” atauWelvaarstaatdikemukakanoleh Stahl, dimanadinyatakanbahwatugaspemerintahsangatluasyaknimengutamakankepentinganseluruhrakyat. Dalammencampuriurusanrakyatnya ( kemakmuran) pemerintahdibatasiolehundang-undang agar tidakberbuatsewenang-wenang. Dan pabilatimbulperselisihanantarapemerintahdanrakyat, akandiselesaikanolehsuatuperadilanadministrasi yang berdirisendiri.
Baik Kant maupun Stahl mempergunakanistilahrechsstaatterhadapnegarahukum. Lain pula konsepnegarahukummenurutsistem Anglo Saxon yang dikenaldengan the rule of law yang dikemukakanoleh A.V. Dicey
ciri-ciriatauunsur-unsurNegara Hukum • Terdapatpembatasankekuasaannegaraterhadapperorangan, negaratidakdapatbertindaksewenang-wenang, tindakannegaraolehhukum. • Azaslegalaitas; setiaptindakannegaraharusberdasarkanhukum yang telahdiadakanterlebihdahulu yang harusditaatiolehpemerintahatauaparatnya, dan • Pemisahaankekuasaan; agar hak-hakasasiiubetul-betulterjaminolehpemisahankekuasaan.
Prinsip-prinsipnegarahukumJimlyAssiddiqie • SupremasiHukum ( Supremacy of Law ) • Asas`Legalitas ( Due Process of Law ) • Pembatasankekuasaan • Organ-Organ Pemerintahan yang Indepenen • Peradilanbebasdantidakmemihak • Peradilan Tata Usaha Negara • Peradilan Tata Negara ( Constitutional Court)
PerlindunganHakAsasiManusia • BersifatDemokratis ( DemocratischeRectsstaat ) • Berfungsisebagaisaranamewujudkantujuanbernegara (welfare rechstaat) • Tranfaransidankontrolsosial
Sejarahperkembangankonsepnegarahukum • NomokrasiIslam • Konsep Barat • Socialist Legality • Negara HukumPancasila
Nomokrasi Islam • Negara hukummenurutkonsep Islam menggunakanistilahnomokrasi Islam sebagaimanadikemukakanolehMalcomlmH.KerrdanMajidKhadduri. Prinsipdasarnegarahukumdinegara-negara Islam adalahsebagaiberikut:Prinsipkekuasaansebagaiamanah; musyawarah; keadilan; persamaan; pengakuandanperlindungansetiaphak-hakasasimanusia; peradilanbebas; perdamaian; kesejahteraandanPrinsipketaatanrakyat
Konsep Barat • Idetentangnegarahukumataurechsstaatmulaipopulerkembalipadaabad ke-17 sebagaiakibatdarisituasisosialpolitikdiEropa yang didominirolehabsolutisme • Orang yang berjasadalammengembangkankonsepnegarahukumadalah Immanuel Kant danFrederich Julius Stahl. • Immanuel Kant memahaminegarahukumsebagaiNachtwakerstaatatauNachtwachterstaat(negarajagamalam ). TujuanNachtwakerstaatadalahmenjaminketertibandankeamananmasyarakat, gagasaninidinamakannegarahukum liberal.
Socialist Legality • Socialist legalityadalahsuatukonsep yang dianutdinegara-negarakomunis/sosialisuntukmengimbangikonsep rule of law . Hukumdiletakkandibawahsosialisme. Hukumadalahsebagaialatuntukmencapaisosialisme. Hakperseorangandapatdisalurkankepadaprinsip-prinsipsosialisme, meskipunhaktersebutpatutmendapatperlindungan, demikianpendapatJaroszinky yang dikutipOemar Seno Aji.
Negara HukumPancasila • IdenegarahukumpertamadiintrodusirdalamketatanegaraanHindiaBelandamelaluiRegeringsreglement (RR) tahun 1854. Idetersebuttertuangdalampasal 79, 88 dan 89. Pasal 79 mengisyaratkanasaspembagiankekuasaan. Pasal 99 memerintahkandilaksanakannyaasaslegalitasdalamprosespemidanaan. Pasal 89 melarangpemidanaan yang menyebabkanseseorangkehilanganhakperdatanya. DengandemikiannegaraHukum Indonesia tidaklahlepasdariidedasartentangrechsstaat.