1 / 17

Pertemuan ke 7

SMP Kelas 3 Semester 1 BAB IV. Pertemuan ke 7. BAB IV PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN. Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, PT Tira Pustaka, 1983. hlm. 88

Download Presentation

Pertemuan ke 7

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SMP Kelas 3 Semester 1 BAB IV Pertemuanke 7

  2. BAB IV PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, PT Tira Pustaka, 1983. hlm. 88 Gb. 4.1 Tanda-tandagambarpadaPemilihanUmumPertamaTahun 1955, yang diikutibanyakpartaipolitik, organisasidanperorangan. Padatahun 2004, negara Indonesia mengadakanpemilu yang diikutioleh 24 partaipolitik. Perhatikangambardiatas! Pemiludi Indonesia dimulaipadatahun1955 yang diikuti puluhan partai, organisasi masa, dan perorangan.

  3. A. Proses Kembali ke Negara Kesatuan RI (NKRI) Sepertitelah kalian pelajaripadabab II bahwadenganmelaluiperjuanganbersenjatadandiplomasiakhirnyabangsa Indonesia memperolehpengakuankedaulatandariBelanda. Penandatangananpengakuankedaulatantersebutdilaksanakanpadatanggal 27 Desember 1949. Dengandiakuinyakedaulatan Indonesia inimakabentuknegara Indonesia adalahmenjadinegaraserikatdengannamaRepublik Indonesia Serikat (RIS). SedangkanUndang – UndangDasaratauKonstitusi yang digunakanadalahUndang- UndangDasar RIS. Tentunya kalian masihingatbahwasalahsatuhasilKonferensiMejaBundaradalahbahwa Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Selanjutnyasetelah KMB kemudiandilaksanakanpengakuankedaulatandariBelandakepada RIS padatanggal 27 Desember 1949. Berdasarkan UUD RIS bentuknegarakitaadalah federal, yang terdiridaritujuhnegarabagiandansembilandaerahotonom. Adapuntujuhnegarabagian RIS tersebutadalah : (1) Sumatera Timur, (2) Sumatera Selatan, (3) Pasundan, (4) JawaTimur, (5) Madura, (6) Negara Indonesia Timur, dan (7) Republik Indonesia (RI).

  4. Sedangkankesembilandaerahotonomituadalah: (1) Riau, (6) Banjar, (2) Bangka, (7) Kalimantan Tenggara, (3) Belitung, (8) Kalimantan Timur, dan (4) Kalimantan Barat, (9) Jawa Tengah. (5) DayakBesar, Sumber: Atlas danLukisanSejarah, CV Baru Gb. 4.2 Peta Negara RIS Negara-negarabagiandiatassertadaerah- daerahotonommerupakannegaraboneka ( tidakdapatbergeraksendiri) adalahciptaanBelanda. Negara- negarabonekainidimaksudkanakandikendalikanBelanda yang bertujuanuntukmengalahkan RI yang jugaikutdidalamnya. Bentuknegarafederalisbukanlahbentuknegara yang dicita- citakanolehbangsa Indonesia sebabtidaksesuaidengancita- citaProklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu setelah RIS berusia kira- kira enambulan, suara- suara yang menghendaki agar kembalikebentuk Negara KesatuanRepublik Indonesia semakinmenguat. SebabjiwaProklamasi 17 Agustus 1945 menghendakiadanyapersatuanseluruhbangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadialasanbangsa Indonesia untukkembalikebentuk Negara KesatuanRepublik Indonesia.

  5. Kedudukangolonganmereka yang setujudenganbentuknegaraSerikat (golonganfederalis) semakinterlihatkejahatannyaketika Sultan Hamiddari Kalimantan Barat yang menjabatsebagaiMenteri Negara bersekongkoldenganWesterling. Raymond Westerlingmelakukanaksipembantaianterhadapribuanrakyatdi Sulawesi Selatan yang tidakberdosadenganmenggunakanAPRAnya. Petualangan APRA (AngkatanPerang Ratu Adil) di Bandung pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyat semakintidakpuasterhadapkondisipemerintahan RIS. Oleh karena itu rakyat Bandung menuntutdibubarkannyapemerintahannegaraPasundanuntukmenggabungkandiridengan RI. PadabulanFebruari 1950 pemerintah RIS mengeluarkan undang-undangdarurat yang isinyapemerintahPasundanmenyerahkankekuasaannyapadaKomisaris Negara (RIS), Sewaka. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gb.4.3 Rakyat Bandung menuntutdibubarkan Negara Pasundan Gerakan yang dilakukandiPasundaninikemudiandiikutioleh Sumatera Selatan dannegara-negarabagian lain. Negara-negarabagian lain yang menyusulitucenderunguntukbergabungdengan RI. PadaakhirMaret 1950 tinggalempatnegarabagiansajadalam RIS, yakni Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, dan RI setelahdiperluas. Selanjutnyapadatanggal 21 April 1950 PresidenSukawatidari NIT mengumumkanbahwa NIT bersediabergabungdengan RI menjadinegarakesatuan.

  6. B. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah Semenjak Indonesia menggunakansistemKabinetParlementerkeadaanpolitiktidakstabil. Partai-partaipolitiktidakbekerjauntukkepentinganrakyatakantetapihanyauntukkepentingangolongannyasaja. Wakil-wakilrakyat yang dudukdiParlemenmerupakanwakil-wakilpartai yang salingbertentangan. Keadaan yang demikianrakyatmenginginkansegeradilaksanakanpemilihanumum. DenganpemilihanumumdiharapkandapatterbentukDewanPerwakilan Rakyat (DPR) sehinggadapatmemperjuangkanaspirasirakyatsehinggaterbentukpemerintahan yang stabil. Pemilihan Umum merupakan program pemerintah dari setiap kabinet, misalnya kabinetAlisastroamijoyo I bahkantelahmenetapkantanggalpelaksanaanpemilu. AkantetapiKabinet Ali I tersebutsudahjatuhsebelummelaksanakanPemilihanUmum. Akhirnya pesta demokrasi rakyat tersebut baru dapat dilaksanakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. PelaksanaanPemilihanUmumsesuaidenganrencana yang telahditetapkanPanitiaPemilihanUmumPusatdilaksanakandalamduagelombang, yakni : gelombang I, tanggal 29 September 1955 untukmemilihanggota- anggotaDewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan gelombang II, tanggal 15 Desember 1955 untukmemilihanggota- anggotaKonstituante (BadanPembuatUndang- UndangDasar).

  7. C. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh yang Ditimbulkannya PadaPemilu I tahun 1955 rakyatselainmemilihanggota DPR jugamemilihanggota badan Konstituante. Badan ini bertugas menyusun Undang-Undang Dasar sebabketika Indonesia kembalike Negara KesatuanRepublik Indonesia sejaktanggal 17 Agustus 1945 menggunakanUndang-UndangDasarSementara (1950). Sejakitu pula dinegarakitaditerapkanDemokrasi Liberal dengansistemKabinetParlementer. Pertentanganantarpartaipolitikseringkaliterjadi. Situasipolitikdalamnegeritidakstabildandidaerah-daerahmengalamikegoncangankarenaberdirinyaberbagaidewan, seperti Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang inginmemisahkandiri. Karenakeadaanpolitik yang tidakstabilmakaPresidenSoekarnopadatanggal 21 Februari 1957 mengemukakankonsepnya yang terkenaldengan “KonsepsiPresiden” yang isinyaantara lain sebagaiberikut. SistemDemokrasi Liberal akandigantidenganDemokrasiTerpimpin. Akandibentuk “KabinetGotongRoyong”, yang menteri-menterinyaterdiriatasorang-orangdariempatpartaibesar ( PNI, Masyumi, NU, dan PKI). PembentukanDewanNasional yang terdiriatasgolongan-golonganfungsionaldalammasyarakat. Dewaninibertugasmemberinasihatkepadakabinetbaikdimintamaupuntidak.

  8. D. DampakPersoalanHubunganPusat Daerah terhadapKehidupanPolitikNasionaldan Daerah SampaiAwalTahun 1960-an Semenjak diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 sampai tahun 1960 Indonesia mengalamiberbagaisituasisebagaidampakdarikeadaanpolitiknasional. Beberapahal yang menjadipersoalandiantaranyaadalahhubunganpusatdaerah, persainganideologi, danpergolakansosialpolitik. 1. HubunganPusat-Daerah Setelahmemperolehpengakuankedaulatanpadatanggal 27 Desember 1949 bangsa Indonesia telahberhasilmelaksanakan agenda besaryakniPemilihanUmum I tahun 1955. Pemilu I yang merupakanpengalamanawaltersebuttelahterlaksanadenganlancardanamansesuaidenganketentuan yang berlaku. HanyasajahasildariPemilu I tersebutbelumdapatmerubahnasibbangsa Indonesia kearah yang lebihsejahterakarenaparta- partaipolitikhanyamemikirkankepentinganpartainya. TerbentuknyaKabinet Ali Sastroamijoyo II padatanggal 24 Marettahun 1956 berdasarkanperimbanganpartai- partaidalamParlementidakberumurpanjangkarenamendapatoposisidaridaerah- daerahdiluarJawadenganalasanbahwapemerintahmengabaikanpembangunandaerah. Oposisidaridaerahterhadappemerintahpusatinididukungolehparapanglimadaerahkemudiandilanjutkandengangerakan- gerakan yang berusahamemisahkandiri (separatis) daripemerintahpusatsehinggahubunganantarapusatdengandaerahkurangharmonis. Padaakhirtahun 1956 beberapapanglimamiliterdiberbagaidaerahmembentukdewan-dewan yang inginmemisahkandiridaripemerintahpusat, yaknisebagaiberikut.

  9. Pada tanggal 20 November 1956 di Padang, Sumatera Barat berdiriDewanBanteng yang dipimpinolehLetnanKolonelAchmadHusein. Di Medan, Sumatera Utara berdiriDewan Gajah yang dipimpinolehKolonelSimbolon. Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpinolehKolonelBarlian. Di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh KolonelVentjeSumual. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka Gb.4.7 KolonelSimbolon, KetuaDewan Gajah mengumumkanpengambilalihankekuasaan yang berada di wilayah TT I serta tidak mengakui Kabinet Ali Sastroamijoyo melalui studio RRI. Terbentuknya beberapa dewan di atas merupakan oposisi dari daerah yang guna melakukanprotesterhadapkebijakanpemerintahpusat. PangkalpermasalahandaripertentanganantaraPemerintahPusatdanbeberapa Daerah iniadalahmasalahotonomisertaperimbangankeuanganantaraPusatdan Daerah. Hal inimenjadikanhubunganantaraPemerintahPusatdengan Daerah kurangharmonis. Dalam menghadapi gerakan yang dilakukan beberapa dewan di atas, pemerintah mengambilbeberapalangkahuntukmenyelesaikanmasalahantaraPemerintahPusatdengandaerah-daerahdengancaramusyawarah. Akantetapi, usaha- usahamusyawarah yang dilakukanpemerintahtidakdapatmenyelesaikanpermasalahanbahkanmunculpemberontakanterbukapadabulanFebruari 1958, yang dikenalsebagai Pemberontakan PRRI-Permesta. Jadi hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kurangharmonismengakibatkanmunculnyapemberontakandidaerah-daerahsehinggamengganggustabilitaspolitik.

  10. 2. PersainganGolongan Agama dan Nasionalis Persainganantarakelompok Islam dankelompoknasionalis/sosialis/non Islam mulaiterasasejaktahun 1950. Partai- partaipolitikterpecah- pecahdalamberbagaiideologi yang sukardipertemukandanhanyamementingkangolongannyasendiri. Padasaatitukabinet yang berkuasasilihberganti. Dalamwaktusingkatsajadaritahun 1950-1955 terdapat 4 buah kabinet yang memerintah, sehingga rata-rata tiap tahunbergantikabinet. Kabinet- kabinettersebutsecaraberturut-turutsebagaiberikut. a. KabinetNatsir (6 September 1950-20 Maret 1951) KabinetinidipimpinolehPerdanaMenteri Mohammad NatsirdariMasyumi. Padatanggal 20 Maret 1951 KabinetNatsirbubarsehinggamandatnyadiserahkankepadaPresidenSoekarnopadatanggal 21 Maret 1951. Adapunpenyebabbubarnyakabinetiniantara lain kegagalanperundingansoalIrian Barat denganBelanda. Selainitujugapembentukan DPRD dianggapmenguntungkanMasyumisehinggamenimbulkanmositidakpercayadariParlemen. b. KabinetSukiman (tanggal 26 April 1951- Februari 1952) Kabinetinimulairesmidipimpinoleh Dr. SukimanWirjosandjojo (Masyumi) dan Suwirjo (PNI). Dalam melaksanakan politik luar negerinya, Kabinet Sukiman dituduhterlalucondongkepadaAmerikaSerikat, yaknidenganditandatanganinyapersetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atasdasar Mutual Security Act (MSA). TerhadapmasalahiniMasyumidan PNI mengajukanmositidakpercayadanjatuhlahKabinetSukiman. SelanjutnyaKabinetSukimanmenyerahkanmandatnyakepadaPresiden Sukarno padabulanFebruari 1952.

  11. c. Kabinet Wilopo (April 1952-2 Juni 1953) Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI. Kabinet Wilopo berusahamelaksanakanprogramnyasebaik-baiknya. Akantetapibanyakmasalah yang dihadapiantara lain timbulnyagerakanseparatisme, yaknigerakan yang ingin memisahkan diri dari pemerintah pusat. Misalnya di Sumatera dan Sulawesi timbul rasa tidakpuasterhadappemerintahpusatdenganalasankarenakekecewaanakibatketidakseimbanganalokasikeuangan yang diberikanpusatkedaerah. Selainitujugaadanyatuntutandiperluasnyahakotonomidaerah. KekacauanpolitikdiperparahdenganadanyaPeristiwaTanjungMorawadi Sumatera Timurpadatanggal 16 Maret 1953. Dalamperistiwainipolisimengusirpara penggarap tanah milik perkebunan. Penduduk yang dihasut oleh kaum komunis menolakpergidanmelawanaparatnegara. Akhirnyaterjadilahbentrokanantarapendudukdenganpolisi. Peristiwainimemunculkanmositidakpercaya yang kemudiankabinetWilopojatuhpadatanggal 2 Juni 1953. d. Kabinet Ali Sastroamidjoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1955) Kabinetiniterbentukpadatanggal 31 Juli 1953 yang dipimpinoleh Mr. Ali Sastroamidjoyodariunsur PNI sebagaiPerdanaMenteri. Walaupunbanyakmenghadapikesulitan, kabinet Ali I iniberhasilmenyelenggarakanKonferensi Asia- Afrikadi Bandung padatanggal 18-24 April 1955. Padatanggal 24 Juli 1955 Kabinet Ali I jatuhdisebabkanadanyapersoalandalam TNI-AD, yaknisoalpimpinan TNIAD menolakpimpinanbaru yang diangkatolehMenteriPertahanantanpamenghiraukannorma-norma yang berlakudalamlingkungan TNI-AD.

  12. 3. PergolakanSosialPolitik Pemilihan Umum I 1955 belum dapat membawa perubahan menuju kesejahteraanbagirakyat Indonesia, misalnyabelumadatanda-tandaperbaikanekonomi terutama di daerah-daerah. Hal ini menimbulkan protes baik secara langsungmaupuntidaklangsungolehdaerahterhadappemerintahpusat. Protestidaklangsungpertama kali terjadipadatahun 1956 yang dijadikansebagaisasarannyaadalahorangCinaterutamadianggaphanyamencariuntungdibumi Indonesia. SebagaipenggerakdalamprotesiniadalahAsaat (MantanMenteriDalamNegeriKabinetNatsirdanPejabatPresiden RI ketikaSoekarnomenjabatPresiden RIS) yang didukungolehpengusaha-pengusahapribumi. Dalammenghadapiprotesiniakhirnyapemerintahmenegaskantekadnyauntukmembantuusaha-usahapribumi. Protes yang lain jugadilakukanolehdaerah-daerahdiluarJawadenganalasanpusattidakmemperhatikandaerah. Khususnyadi Sulawesi Utara dan Sumatera Utara pemerintah dianggap membiarkan penyelundupan-penyelundupan yang dilindungipenguasa-penguasadaerah. Beberapadaerahdi Sumatera dan Sulawesi merasatidakpuasdenganalokasibiayapembangungan yang diterimanyadaripusat. Selain itu kelemahan pemerintah pusat dalam menjalankan kebijakan politik di daerah-daerahterbuktitampilnyaperebutankekuasaandidaeraholehpihakmiliter. Menurutpandanganmerekapemerintahpusattidakcakapdalammemerhatikankepentingandaerah, tidakadildalampembagianpendapatanekspordanterlalubirokratisdalammenyelesaikansesuatuurusan, bahkanuntukurusan yang mendesak. Kelemahan-kelemahanpusatininantinyaakanberakibatmunculnyapemberontakandidaerah-daerah.

  13. PergolakandidaerahinidiawalidenganadanyagerakanpengambilalihankekuasaanolehDewanBanteng yang dipimpinolehLetnanKolonelAchmadHuseindidaerah Sumatera Tengah dariGubernurRuslanMulyohardjopadatanggal 20 Desember 1956. GerakaniniselanjutnyadiikutiolehterbentuknyaDewan Gajah, danDewanManguni. GerakanpengambilalihankekuasaaniniselanjutnyapecahmenjadipemberontakanterbukapadabulanFebruari 1958 yang dikenaldenganpemberontakan “PRRI-Permesta.” Adapunsecarasingkatterjadinyapemberontakan-pemberontakan yang merupakanpergolakansosialpolitikpascapengakuankedaulatantersebutsebagaiberikut. a. PemberontakanAngkatanPerangRatuAdil (APRA) Salahsatuisidaripersetujuan KMB Padatanggal 2 November 1949 adalahbahwapembentukanAngkatanPerang RIS (APRIS) dengan TNI sebagaiintinya. Ternyatapembentukan APRIS inimenimbulkanketegangan-ketegangandandipertajamdenganpertentanganpolitikantaragolongan “federalis” yang ingintetapmempertahankanbentuknegarabagiandengangolongan “unitaris” yang menghendakinegarakesatuan. Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 26 Gb. 4.9 Anggota TNI yang menjadikorbangerombolanteroris APRA di Bandung

  14. b. PemberontakanAndiAzis Pada tanggal 5 April 1950 di Makassar timbul pemberontakan yang dilakukan olehkesatuan-kesatuanbekas KNIL dibawahpimpinanKaptenAndiAzis. AdapunberbagaituntutanAndiAzisterhadappemerintah RIS sebagaiberikut. 1) AndiAzismenuntut agar pasukan-pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggungjawabataskeamanandidaerah NIT. 2) AndiAzismenentangdanmenghalangimasuknyapasukan APRIS dari TNI yang sedangdikirimdariJawa Tengah dibawahpimpinan Mayor Worang. 3) AndiAzismenyatakanbahwa Negara Indonesia Timurharusdipertahankansupayatetapberdiri. UntukmenumpaspemberontakanAndiAzispemerintah RIS melakukanberbagai upaya, di antaranya adalah: 1) Setelah ultimatum kepada Andi Azis untukmenghadapke Jakarta gunamempertanggungjawabkanperbuatannyatidakdipenuhimakapemerintahmengirimpasukanuntukmenumpaspemberontakantersebut. 2) PemerintahmengirimkanpasukanekspedisidibawahpimpinanKolonel Alex Kawilarang dan terdiri dari berbagai kesatuan dari ketiga angkatandankepolisian. Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 36 Gb. 4.10 Sebagianbesarrakyat Indonesia bagiantimurtidakmenghendaki Negara Indonesia Timur

  15. c. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) Pemberontakan ini terjadi di Ambon padatanggal 25 April 1950 yang dilakukanoleh orang-orang Indonesia bekas anggota KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) yang pro Belanda. Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekasJaksaAgung Negara Indonesia Timur. Untukmenumpaspemberontakan RMS, pemerintahsemulamencobamenyelesaikansecaradamaidenganmengirimkansuatumisi yang dipimpinoleh Dr. Leimena. Akantetapiupayainitidakberhasil. Olehkarenaitupemerintahsegeramengirimkanpasukanekspedisi Di bawah pimpinan Kolonel AE. Kawilarang. Pada tanggal 25 September 1950 seluruh Ambon dansekitarnyadapatdikuasaiolehpasukanpemerintah. Dalampertempuranmelawanpemberontak RMS inigugurlahseorangpahlawanketikamemperebutkanbentengNieuw Victoria, yakniLetnanKolonelSlametRiyadi. Tokoh-tokoh lain dari APRIS (TNI) yang guguradalahLetnanKolonel S. Sudiarsodan Mayor Abdullah. Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pemerintah maka sisa- sisa pasukan RMS melarikandirikehutan-hutandanuntukbeberapatahunlamanyamelakukanpengacauan. Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka 2, hal. 40 Gb.4.12 Korban-korbanpertempurandikeduapihak RMS danpasukan APRIS

  16. d. PemberontakanPemerintahRevolusionerRepublik Indonesia (PRRI) danPemberontakanPiagamPerjuangan Rakyat Semesta (Permesta) PertentanganantaraPemerintahPusatdanbeberapa Daerah yang menjadipangkalpermasalahanadalahmasalahotonomidanperimbangankeuanganantaraPusatdan Daerah. PertentanganinisemakinmeruncingdanterbentuklahDewanBanteng, Dewan Gajah, DewanManguni, danpengambilalihankekuasaanpemerintahsetempatakhirnyapecahmenjadiperangterbukapadabulanFebruari1958, yang dikenal sebagai pemberontakan PRRI-Permesta. Padatanggal 10 Februari 1958 LetnanKolonel Ahmad Huseinmengultimatumkepadapemerintahpusat agar dalamwaktu 5 x 24 jam seluruhanggotaKabinetJuandamengundurkandiri. Pemerintahmengambilsikaptegasdalammenghadapi ultimatum tersebut. Perwira-perwira yang dudukdidewan-dewanitudipecat. Mereka itu adalah Letnan Kolonel Ahmad Husein (Ketua Dewan Banteng dari Padang, Sumatera Barat) KolonelZulkifliLubis, KolonelSimbolon, danKolonelDahlanDjambek. Padatanggal 15 Februari 1958 pemberontakanmencapaipuncaknyaketikaAchmadHuseinmemproklamirkanberdirinya “PemerintahRevolusionerRepublik Indonesia” (PRRI) berikutpembentukankabinetnyadanSyafruddinPrawiranegarasebagaiPerdanaMenteri. Berdirinya PRRI iniselanjutnyamendapatsambutandi Indonesia bagianTimur yang merupakangerakanseparatis. Sumber : 30 Tahun Indonesia Merdeka, 2. Hal. 468 Gb.4.13 Pemberontakan PRRI dan Permesta dicurigai mendapat bantuan dari luar negeri

  17. Padatanggal 1 Maret 1957 Letnankolonel H.N. VentjeSumual, panglima TT VII TimurmengikrarkanGerakanPerjuangan Rakyat Semesta (Permesta). GerakaninimenuntutdilaksanakannyaRepelitadanpembagianpendapatandaerahsecaraadil, yaknidaerah surplus mendapat 70 % darihasilekspor. Tokoh-tokoh lain yang mendukungPermestainiantara lain Mayor Gerungan, Mayor Runturambi, danLetnanKolonelSalehLahade. GerakanPermestainidapatmenguasaidaerah Sumatera Utara dan Sumatera Tengah. GerakaninijugamendapatbantuandariseorangpenerbangsewaanberkebangsaanAmerikabernama Allan Lawrence Pope. Untuk menumpas PRRI di Sumatera dan Permesta di Indonesia bagian timur inipemerintahmengambilsikaptegasyaknidengankekuatansenjata. Berbagaioperasi yang dilaksanakan antara lain: 1) OperasiTegasdibawahpimpinanKolonelKaharuddinNasutionuntukmenguasaidaerah Riau, 2) Operasi 17 AgustusdibawahpimpinanKolonel Ahmad Yaniuntukmengamankandaerah Sumatera Barat, 3) OperasiSaptaMargadibawahpimpinanBrigadirJenderalDjatikusumountukmengamankandaerah Sumatera Utara, dan OperasiSadardibawahpimpinanLetnanKolonel Dr. IbnuSutowountukmengamankandaerah Sumatera Selatan. Denganberbagaioperasidiatasakhirnyaparapimpinan PRRI menyerah. Padatanggal 29 Mei 1961 secararesmiAchmadHuseinmelaporkandiribesertaanakbuahnya. SedangkanuntukmenumpaspemberontakanPermestadi Indonesia bagianTimurdilancarkanoperasigabungan, yakniOperasiMerdekadibawahpimpinanKolonelRukmintoHendraningrat. Padatanggal 18 Mei 1958 pesawat Allan Lawrence Pope ditembakjatuhdikota Ambon danpadabulanAgustus 1958 gerakanPermestadapatditumpas. Adapunsisa-sisagerakaninimasihadasampaitahun 1961 namunatasseruanpemerintahuntukkembalike NKRI merekaberangsur-angsurmemenuhihimbauanpemerintah Indonesia. Berbagaipergolakandidaerahtersebutdiatassebagaidampakdarihubunganpemerintahpusatdandaerah yang kurangharmonis. Dengandemikiankehidupanpolitiknasionaldandaerahsampaiawal tahun1960-an tidakstabil

More Related