620 likes | 1.59k Views
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP) BANJIR DAN BANJIR LAHAR DINGIN PADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK. Wilayah Kerja BBWS Serayu Opak. WS Serayu Bogowonto, luas: 7.383 km2 WS Progo Opak Serang, Luas: 4.994 km2. WS Progo Opak Serang. 1. DAS Progo 2. DAS Opak - Oyo 3. DAS Serang.
E N D
STANDAR OPERASI PROSEDUR (SOP)BANJIR DAN BANJIR LAHAR DINGIN PADA BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI SERAYU OPAK
Wilayah Kerja BBWS Serayu Opak • WS Serayu Bogowonto, luas: 7.383 km2 • WS Progo Opak Serang, Luas: 4.994 km2
WS ProgoOpakSerang 1. DAS Progo2. DAS Opak - Oyo3. DAS Serang 1. Kab. Temanggung2. Kab. Magelang3. Kota Magelang4. Kab. Sleman 5. Kota Yogyakarta 6. Kab. Bantul 7. Kab. Kulonprogo 8. Kab. Gunungkidul Peta Wilayah Administrasidi WS ProgoOpakSerang.
Latar Belakang • Banjirmerupakan kondisidimanaaliransungailebihbesardarikondisi normal • Banjirdapatterjadi setiapsaat, dan tidakdapatdicegah, karenadatangnyarelatifcepat. • Akibat dari banjir dapat merugikan baik materil maupun moril. • Perludibuatstandaroperasionalprosedurbanjiruntukmengurangidampakdarikejadianbanjir.
Permasalahan • Banjirdi WS SerayuBogowontodan WS ProgoOpakSerangsampaisaatinibelumdapatteratasisecaramenyeluruh, walaupunpemerintahtelahberupayasemaksimalmungkin. • Tingginya tingkat perubahanpenggunaan lahandarilahanterbukalahan terbangun seperti permukiman, gedung, jalan, dan bangunan yang lainnya (faktor ulah manusia) • Banyakterjadidegradasilahandihulu DAS yang menyebabkan air hujantidakdapatmeresapkedalamtanahdanterjadilimpasan yang berlebihan. • Perkembangan peningkatan kapasitas drainase belum mampu mengimbangi perkembangan perubahan penggunaan lahan yang ada. • Aktivitas lahar dingin yang masih terus berjalan menyebabkan penanganan masih perlu waktu. • Masyarakatseringkalimembuangsampahditubuhsungai yang dapatmenghambataliransungaisehinggamenyebabkanluapan air. • Ada sebagian masyarakat yang memanfaatkanuntukkepentinganpribadi, sebagianlagimelakukanperubahanfungsifasilitasdrainasemenjadifasilitaspribadi.
Dasar Hukum • UU Nomor 7 tahun 2004 tentang SumberDaya Air • UU Nomor 24 tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana • UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang • PP Nomor 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulanganBencana • PP Nomor 22 tahun 2008 tentang PendanaandanPengelolaanBantuanBencana • PP Nomor 42 tahun 2008 tentang PengelolaanSumberDaya Air • PP Nomor 44 tahun 2012 tentang Dana Darurat • PerpresNomor 54 tahun 2010 tentang PengadaanBarang/JasaPemerintah • InpresNomor 4 tahun 2012 tentang PenanggulanganBencanaBanjirdan Tanah Longsor • Perka BNPB Nomor 17 tahun 2010 tentang PedomanUmumPenyelenggaraanRehabilitasidanRekonstruksiPascaBencana • SuratEdaranKepalaBadanPembinanKonstruksiNomor 16/SE/KK/2011 Perihal : PenangananDaruratAkibatBencana • SuratEdaranDirekturJenderalSumberDaya Air Nomor 05/SE/D/2011 Perihal : PenangananDaruratAkibatBencana • PedomanPenanggulanganDaruratTerhadapBencanaAkibatDayaRusak Air (dalamtahappenyusunan) • PetunjukPelaksanaanPenanggulanganDaruratTerhadapBencanaAkibatDayaRusak Air (dalamtahappenyusunan)
MaksuddanTujuan • Maksud: memberikanpanduankepadapetugasbanjir, operator daninstansiterkait yang menanganimasalahbanjir agar dalammenghadapibahayabanjirlebihsiapsehinggakerugian yang diakibatkanolehbanjirdapatditekanseminimalmungkin. • Tujuan: Agar parapetugasbanjir, operator daninstansiterkaitmendapatinformasibanjir yang dibutuhkansecaradinisehinggadapatmemberikanlangkah-langkah yang diperlukanmasyarakatsecaramaksimal
SaranadanPrasaranadalamrangkapengendalianbanjirterdiridari : a. Peralatanhidrologidanhidrometri (contoh: peralatanklimatologi, AWLR, ARR, extensometer); b. Peralatankomunikasi (antara lain: radio komunikasi, telepon, faksimili); c. Alatberatdanalattransportasi (antara lain: bulldozer, excavator, truk). d. Perlengkapankerjapenunjang (antara lain: sekop, gergaji, cangkul, pompa air); e. Perlengkapanuntukevakuasi (antara lain: tendadarurat, perahukaret, dapurumum, obatobatan); f. Bahanbanjiran (a.l. karungplastik, bronjongkawat, bambu, dolkenkayu).
Kegiatan Sebelum Terjadi Bencana: • Peringatan Dini • Analisa data hasil pengamatan • Pembentukan Satgas Banjir dan Petugas Piket Banjir • Persiapan peralatan dan bahan banjiran
SOP (Standar Operasional Prosedur) • Peralatan
Satgas Siaga Banjir dan Banjir Lahar Dingin BBWS Serayu Opak
Mekanisme Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Persiapan piket • Menghimpun informasi dari masyarakat melalui; • telepon • radio telekomunikasi (orari, rapi, dll) • televisi MA banjir tinggi kondisi siaga II, hujan terus berlanjut Chek lapangan, mencari informasi lebih Persiapan bahan Penanganan darurat Ya Laporan Banjir tidak
PADA SAAT TERJADI BENCANA • Pelaporan Kejadian (Form A, Form B, sms) (dapat dilihat dibawah ini)
Distribusi Informasi Banjir/Banjir Lahar Dingin Sesuai Kesepakattan Rapat di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, BBWS Serayu Opak, BPBD,PSDA Serayu Citanduy, dan PSDAProbolo tanggal 1 Oktober 2012 • Informasi diperoleh: • Walktrough • Lapr Masyarakat • Lapr Desa • Lapr Kecamatan • Lapr Orari • Lapr Rapi • Pengiriman Resiko Bencana (PRB) Jateng • PSDA Sercit • PSDA Probolo • PSDA POS • Kabupaten • Media • Freq 165.050 Mhz Bdg Gerak Serayu) • Freq 167.800 (Rx) (Prov Jateng) • Freq 360.330 MHz Tx) (Prov Jateng) Posko Pusat/Direjen SDA Menteri PU Operator BBWS.SO Form A Dinas PSDA Prov.Jateng/ DIY Gubernur Jateng/DIY BPBD Provinsi Satkolak Kabupaten Bupati BPBD Kabupaten Tidak Cek Lapangan Konfirmasi Ya Ya Perlu Evakuasi BPSDA Prov. Jateng/DIY Tidak Ya Perlu Bahan Bajiran/ Alat Berat BPSDA Prov Jateng/DIY Tidak Ya Perlu Alat Berat BBWS SO Tidak Ya Kerusakan Berat Usulan DIPA Ta 2014 Tidak Posko Pusat/ Dirjen SDA Menteri PU Form B Dinas PSDA Prov Gub Jateng/DIY BPBD Prov Satkolak Kab Bupati BPBD Kab
Pemantauan daerah terkena banjir termasuk banjir lahar dingin, kekeringan dan tanah longsor • Pemantauan terhadap daerah tersebut dilaksanakan dengan cara kerjasama dengan BMKG, BPBD, Dinas PSDA Provinsi maupun Dinas PU Kabupaten yang berada di wilayah sungai Serayu Opak.
Tindakan darurat (oleh pemerintah dan masyarakat) • Memperbaiki tanggul jebol dengan karung plastik oleh masyarakat • Memperbaiki muara sungai alat berat oleh pemerintah • Koordinasi saling membuka informasi mengenai penanggulangan secara fisik dengan karung plastik, bronjong kawat.
SETELAH BENCANA • Pemulihan Bencana • Dibicarakan dengan Dinas PSDA Prov Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan selanjutnya diprogramkan pada tahun 2014 oleh PPK Sungai dan Pantai.
Rehabilitasi & Rekonstruksi Sarana dan Prasarana (yg berkaitan dg kebencanaan): • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bangunan Sabo Dam Merapi
FOTO TANGGUL JEBOL DI S. KARANGANYAR (DAS TELOMOYO)DS. TEGALSARI KEC. ADIMULYO KEC. KEBUMENP = 26 M, L. ATAS = 3 M, L. BAWAH = 6 M
FOTO PARAPET AMBRUK S. KEMIT (DAS TELOMOYO)DS. SIDOMUKTI KEC. KARANGANYAR KAB. KEBUMENP = 8,5 M, L = 4,05 M
FOTO KERUSAKAN BRONJONG PELINDUNG TEBING S. KEMIT (DAS TELOMOYO)DS. KLOPOGODO KEC. GOMBONG KAB. KEBUMEN
FOTO KERUSAKAN TANGGUL S. KEDUNGBENER (DAS LUK ULO)DS. SUMBER ADI KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN
LATAR BELAKANG • Kekeringan merupakan periodekering yang tidak normal danberkepanjangankarenakekurangan air mengakibatkanketidakseimbanganhidrologi. • Kekeringan disebabkan antara lain intensitas hujan yang kurang, kegiatanmanusiamisalnyaperubahanfungsilahan, penebanganhutan, degradasilahan, faktor alam (El Nino), serta kondisi bentang alam yang memang mendukung untuk terjadinya kekeringan. • Dampak yang akan terjadi, seperti kesulitan air untuk domestik dan untuk pertanian. Akibatnya, timbul rawan pangan yang pada puncaknya berakibat pada kelaparan. • Dampakkekeringanmengenapadamanusiadalamjumlahterbesar serta mencakup wilayah yang cukup luas dan menimbulkan kerugian yang besar.
Pengelola Kekeringan • Bencana kekeringan daerah untuk dropping air ditindak lanjuti oleh BPBD, Dinas Sosial. • Pembangunan Jaringan Air Baku dilaksanakan oleh BBWS Serayu Opak. • Pola Tanam dikoordinasi oleh pemerintah daerah setempat yang ditetapkan dalam SK Bupati.
KESIMPULAN • Penangananbencanaterpadumerupakansalahsatupenyelenggaraanpenangananbencanatidakhanyameliputiaspekteknisnamunjuga non teknis (Sosial, ekonomi, budaya) sehinggadalampenanganannyamelibatkanbanyak stakeholder terkait. • Diperlukanadanyakebijakan yang komprehensifpengelolaanbencana • Perlu melibatkan semua masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan bencana. • Kuncipenangananbencanaterpaduadalahkoordinasiantarinstansiterkait, organisasi/lembaga, peraturan yang ada, teknologi, bahan/peralatanserta SDM yang ada.