bpjs-kesehatan.go.id

1. POLA KERJASAMA APOTEK JEJARING DENGAN PPK TINGKAT PERTAMA DAN APOTEK DENGAN BPJS KESEHATAN UNTUK PELAYANAN RUJUK BALIK Drs. Ansharuddin, Apt. Kepala Departemen Promotif dan Preventif Grup Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer DisampaikandalamRapatKonsultasiTeknis DirektoratBinaPelayananKefarmasian Bandung, 4 Juni2014 www.bpjs-kesehatan.go.id

2. AGENDA

3. PENGANTAR

4. Era PT Askes (Persero) vs JKN (1) *) data per 17 April 2014

5. Era PT Askes (Persero) vs JKN (2) *Sistem informasi RS

6. FASILITAS KESEHATAN

7. PENYELENGGARA PELAYANAN KESEHATAN

8. FASILITAS KESEHATAN Perpres 12 Tahun 2013, Pasal 30 (2): Fasilitas Kesehatan rawat jalan yang tidak memiliki sarana penunjang, wajib membangun jejaring dengan Fasilitas Kesehatan penunjang untuk menjamin ketersediaan obat, bahan medis habis pakai, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. APOTEK PMI LAB OPTIK

9. PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA I

10. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 FasilitasKesehatantingkatpertamaberupa: puskesmasatauyangsetara; praktikdokter; praktikdoktergigi; klinik pratamaatauyangsetara; dan Rumah Sakit Kelas D Pratamaatauyangsetara. • FasilitasKesehatantingkatpertama harusmenyelenggarakanpelayanankesehatankomprehensifberupa: • Pelayanankesehatanpromotif, preventif, kuratif, rehabilitatif • Pelayanankebidanan • PelayananKesehatanDaruratMedis • Termasukpelayananpenunjangyangmeliputipemeriksaanlaboratoriumsederhanadanpelayanankefarmasiansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. • Dalampenyelenggaraanpelayanankesehatankomprehensif, bagiFasilitasKesehatanyangtidakmemiliki sarana penunjangwajibmembangunjejaringdengan sarana penunjang.

11. KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN PERMENKES No 71 Tahun 2013 Pasal 4 Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengadakan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama Fasilitas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan bersama.

12. KERJA SAMA FASKES DENGAN BPJS KESEHATAN PERMENKES No 71 Tahun 2013 Pasal 5 Untuk dapat melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan. Selain ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJS Kesehatan dalam melakukan kerja sama dengan Fasilitas Kesehatan juga harus mempertimbangkan kecukupan antara jumlah Fasilitas Kesehatan dengan jumlah Peserta yang harus dilayani.

13. Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

14. Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

15. Persyaratan, Seleksi dan Kredentialing Permenkes Nomor 71 Tahun 2013

16. PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN TINGKAT LANJUTAN II

17. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Tingkat Lanjutan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 FasilitasKesehatanrujukantingkat lanjutan berupa: klinik utama; rumahsakitumum; dan rumahsakitkhusus. • Fasilitas Kesehatan dapat mengadakan kerjasama dengan BPJS Kesehatan melalui perjanjiankerjasama. • Perjanjian kerja sama dilakukan antara pimpinan atau pemilik Fasilitas Kesehatan yang berwenang dengan BPJS Kesehatan. • Perjanjiankerjasamaberlakusekurang-kurangnya 1 (satu) tahundandapatdiperpanjangkembaliataskesepakatanbersama. • Untukdapatmelakukankerjasamadengan BPJS Kesehatan, FasilitasKesehatanharus memenuhipersyaratan.

18. Persyaratan Faskes Rujukan Tk Lanjutan Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 RumahSakitharusmemiliki: SuratIjinOperasional; SuratPenetapan Kelas Rumah Sakit; SuratIjinPraktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik; NomorPokokWajibPajak (NPWP) badan; Perjanjiankerjasamadenganjejaring, jikadiperlukan; Sertifikat akreditasi; dan Suratpernyataankesediaanmematuhiketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Ketentuan Peralihan PadasaatPeraturanMenteriinimulaiberlaku,seluruhrumahsakit yang bekerjasamadengan BPJS Kesehatandinyatakantelahterakreditasi. Rumah sakitharusmenyesuaikandenganketentuandalamPeraturanMenteriinidalamjangkawaktu3 (tiga) tahunsejakPeraturanMenteridiundangkan.

19. UU No 36/2009 Pasal 108 1. Praktik kefarmasiaan yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No 44/2009 Pasal 15 3. Pengelolaanalatkesehatan, sediaanfarmasi, danbahanhabispakaidiRumahSakitharusdilakukanolehInstalasifarmasisistemsatupintu.

20. POLA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

21. POLA KERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN Jejaring/Faskespenunjang lain • FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA • FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN Melakukan Perjanjian Kerjasama Tidak ada Perjanjian Kerja Sama BPJS KESEHATAN Melakukan Perjanjian Kerjasama • FASKES PENUNJANG PRGRAM: • Apotek • Laboratorium

22. Tahapanpenyiapanfaskes

23. FASKES PENUNJANG PROGRAM RUJUK BALIK

24. DATA APOTEK PRB

25. PENYEDIAAN OBAT PRB

26. KOMITMEN KESEDIAAN APOTEK PRB • Menjamin ketersediaan dan kecukupan obat Program Rujuk Balik secara lengkap, kecuali obat dalam keadaan kosong yang dinyatakan secara tertulis oleh Distributor obat yang bersangkutan, apotek wajib mencarikan obat sejenis tanpa mengenakan biaya tambahan kepada peserta; • Memberikan obat-obatan kepada Peserta berdasarkan resep obat yang diterima dengan tetap berpedoman kepada Formularium Nasional; • Membuat dan menyampaikan kepada BPJS Kesehatan laporan bulanan yang mencakup persediaan obat Program Rujuk Balik, pencatatan atas resep-resep obat yang masuk dan bukti penerimaan obat Peserta; • Mengikuti proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara berkala oleh BPJS Kesehatan; • Bersedia menyediakan komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan untuk kebutuhan penggunaan program Aplikasi Pelayanan Apotek; • Memberitahukan secara tertulis kepada BPJS Kesehatan dalam hal terjadi perubahan tempat praktik atau berhenti praktik.

27. Keuntungan Menjadi Provider BPJS Kesehatan

28. PEMBIAYAAN

29. SISTEM PEMBAYARAN PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2013 PERMENKES NOMOR 69 TAHUN 2013 Tarifkapitasiadalahbesaranpembayaran per bulan yang dibayardimukaoleh BPJS KesehatankepadaFasilitasKesehatan Tingkat Pertamaberdasarkanjumlahpeserta yang terdaftartanpamemperhitungkanjenisdanjumlahpelayanankesehatan yang diberikan www.bpjs-kesehatan.go.id

30. SISTEM PEMBIAYAAN FKTP

31. PEMBIAYAAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK Pasal 3 Permenkes 69 Tahun 2013 Pembiayaanuntukpelayananambulans, pelayananobatrujukbalik, pelayananskriningkesehatantertentu, dan/ataupelayanankesehatanpadadaerahterpencildankepulauandibayaroleh BPJS Kesehatan yang diaturlebihlanjutdenganPeraturan BPJS Kesehatan. Pasal 71 Peraturan BPJS KesehatanNomor 1 Tahun 2014 • Obat Program RujukBalikdanpemeriksaanpenunjangsebagaimanadimaksudpadaayat (2) dibayaroleh BPJS Kesehatandiluarbiayakapitasi. • Obat program rujukbaliksebagaimanadimaksudpadaayat (1) danpemeriksaanpenunjangsebagaimanadimaksudpadaayat (2) ditagihkansecarakolektifmelaluiklaimtersendirikepada BPJS Kesehatan. • Biayaobat program rujukbalikterdiriatashargaobat yang mengacupadaFormulariumNasional yang ditetapkanolehMenteridanditambahdenganfaktorpelayanandanembalage.

32. CAKUPAN PROGRAM RUJUK BALIK • A. JENIS PENYAKIT (SESUAI DENGAN SE MENKES HK/MENKES/31/I/2014) • DIABETES MELLITUS 6. EPILEPS • HIPERTENSI 7. SCHIZOPHRENIA • JANTUNG 8. STROKE • ASTMA 9. SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) • PPOK 10. SIROSIS HEPATITIS • B. OBAT PROGRAM RUJUK BALIK • OBAT UTAMA, YAITUOBAT KRONIS YANG DIRESEPKAN OLEH DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS DI FASKES TINGKAT LANJUTAN • OBAT TAMBAHAN,YAITU OBAT YANG MUTLAK DIBERIKAN BERSAMA OBAT UTAMA DAN DIRESEPKAN OLEH DOKTER SPESIALIS/SUB SPESIALIS DI FASKES TINGKAT LANJUTAN UNTUK MENGATASI PENYAKIT PENYERTA ATAU MENGURANGI EFEK SAMPING AKIBAT OBAT UTAMA.

33. PEMBIAYAAN OBAT PROGRAM RUJUK BALIK TERMASUK DALAM KOMPONEN KAPITASI DIBAYAR SECARA FFS OLEH BPJS KESEHATAN HARGA OBAT MENGACU PADA HARGA YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI

34. Lanjutan… • TARIF PELAYANAN PRB: • OBAT • Sesuai e-katalog + faktorpelayanan + embalage • e-katalogdikeluarkanolehKemenkes • faktorpelayanandanembalagesesuai SE Menkes No 31/2014 • PemeriksaanPenunjang Ditagihkanterpisahdengantarifmaksimal • GDS : Rp 10.000 sd 20.000 (harusdenganindikasimedis • GDP : Rp 10.000 sd 20.000 • GDPP : Rp 10.000 sd 20.000 • dalamhaldiperlukanpemeriksaanlainnyadilakukandifaskeslanjutan 1 x per bulan

35. PERPRES No 111 Tahun 2013tentangPerubahanatasPerPresNomor 12 Tahun 2013 Pasal 38 • BPJS KesehatanwajibmembayarFasilitasKesehatanataspelayanan yang diberikankepadaPeserta paling lambat: • tanggal 15 (lima belas) setiapbulanberjalanbagiFasilitasKesehatantingkatpertama yang menggunakancarapembayaranpraupayaberdasarkankapitasi; dan • 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterimalengkapbagiFasilitasKesehatanrujukantingkatlanjutan. (2) BPJS KesehatanwajibmembayargantirugikepadaFasilitasKesehatansebesar 1% (satupersen) darijumlah yang harusdibayarkanuntuksetiap 1 (satu) bulanketerlambatan.

36. HARAPAN BPJS KESEHATAN

37. Adanya Dukungan dari Regulator, Fasilitas Kesehatan, Perhimpunan Profesi dan Tenaga Kesehatan (salah satunya Pharmacist) agar pelayanan obat dapat rasional dan cost effectiveness.

38. TERIMA KASIH