Di sajikan Oleh : TIM T ENAGA AHLI PMZ-3

1. KEMENTERIAN NEGARAPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALREPUBLIK INDONESIA E NGINEERING CONSULTANTS RENCANA KERJA PENDAMPINGAN MANAJEMEN ZONA-3 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA MASYARAKAT (KADER DESA) Disajikan Oleh : TIM TENAGA AHLI PMZ-3

2. PEMAHAMAN UMUM • Esensi peran strategis PM ZONA 3  Bekerjasama dengan PMN (PendampingManajemen Nasional) membantu tugas dari Sekretariat P2SEDT (Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal) dalam rangka Penguatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat di Daerah Tertinggal (yakni KPPD = Kader Penggerak Pembangunan Desa), sehingga target penguatan kelembagaan dapat tercapai dan masyarakat di daerah tertinggal mampu melaksanakan instrumen utama pembangunan daerah tertinggal. • Pelibatan peran strategis KPPD sebagai kelembagaan masyarakat potensial di desa-desa daerah tertinggal amat urgen untuk menggerakkan instrumen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggalsecara berkelanjutan, baik dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian

3. MAKSUD/TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PEKERJAAN KONSULTAN

4. MAKSUD/TUJUAN PMZ-3 • Melakukan rekrutmen tenaga pendukung (TP Propinsi, TP Kabupaten, dan Tenaga Fasilitator Desa), serta tenaga pendukung terkait yang diperlukan; • Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Zona, Propinsi dan Kabupaten; • Melaksanakan kegiatan pengendalian, monitoring dan supervisi; • Melaksanakan publikasi program percepatan PDT; • Melaksanakan kegiatan forum koordinasi lintas pelaku tingkat Propinsi dan Kabupaten; • Menyusun laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program PPDT; • Tersusunnya semua laporan pelaksanaan kegiatan.

5. SASARAN • Terekrutnya tenaga pendukung (TP Propinsi, TP Kabupaten, dan Tenaga Fasilitator Desa), serta tenaga pendukung terkait yang diperlukan; • Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi di tingkat Zona, Propinsi dan Kabupaten; • Terlaksananya kegiatan pengendalian, monitoring dan supervisi; • Terlaksananya publikasi program percepatan PDT; • Terlaksananya kegiatan forum koordinasi lintas pelaku tingkat Propinsi dan Kabupaten; • Tersusunnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan program PPDT; • Tersusunnya semua laporan pelaksanaan kegiatan.

6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN PM-ZONA-3 • Melaksanakan rekrutmen untuk tenaga pendukung (TP Propinsi, TP Kabupaten, TFD) beserta tenaga pendukung terkait yang dibutuhkan; • Melaksanakan kegiatan pengendalian (monitoing dan supervisi) terhadap kinerja TP Propinsi di wilayah kerjanya; • Melaksanakan rapat koordinasi di Zona 3; • Menyusun bahan seminar untuk rapat koordinasi Zona 3; • Melaksanakan rapat pembahasan laporan awal kegiatan; • Melaksanakan rapat pembahasan laporan per tri bulan; • Melaksanakan rapat pembahasan draft laporan akhir; • Melaksanakan rapat pembahasan laporan akhir; • Menyusun seluruh laporan pelaksanaan kegiatan.

7. RUANG LINGKUP PEKERJAAN TP-PROPINSI • Melaksanakan kegiatan pengendalian (monitoing dan supervisi) terhadap kinerja TP Kabupaten di wilayah kerjanya; • Melaksanakan publikasi program percepatan PDT kepada TP Kabupaten; • MelaksanakankoordinasidenganBappedaProvinsidan stakeholders ditingkatProvinsi • Memelihara forum lintas pelaku tingkat Propinsi dan Kabupaten; • Menyusun laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan percepatan PDT di wilayah Propinsinya; • Kompilasi data pada sistem informasi daerah tertingkat pada level Propinsi; • Menyusun seluruh laporan pelaksanaan kegiatan.

8. RUANG LINGKUP PEKERJAAN TP-KABUPATEN • Melaksanakan kegiatan pengendalian (monitoing dan supervisi) terhadap kinerja TFD di wilayah kerjanya; • Melaksanakan publikasi program percepatan PDT kepada TFD; • MelakukanKoordinasidenganBappedaKabupatendan stakeholder ditingkatKabupaten • Memfasilitasi pemeliharaan forum lintas pelaku tingkat Kabupaten; • Menyusun laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan percepatan PDT di wilayah Kabupatennya; • Kompilasi data pada sistem informasi daerah tertingkat pada level Kabupaten; • Menyusun seluruh laporan pelaksanaan kegiatan.

9. RUANG LINGKUP PEKERJAAN TFD (TIM FASILITATOR DESA) • Melaksanakan kegiatan koordinasi dnegan TP Kabupaten; • Melaksanakan publikasi program percepatan PDT kepada KPPSB; • Pendampingan KPPSB di setiap desa sasaran; • Melakukanpenguatan forum lintas pelaku untuk 10 desa pada setiap Kabupaten; • Menyusun laporan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan percepatan PDT di wilayah pendampingannya; • Kompilasi data pada sistem informasi daerah tertingkat pada level wilayah dampingannya; • Memfasilitasi pelatihan KPPD sesuai kebutuhan; • Menyusun seluruh laporan pelaksanaan kegiatan.

10. LESSON LEARNED KONDISI KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG TELAH ADA

11. Kondisi Existing Kelembagaan • KPPD telah ada di tingkat Desa, merupakan forum agen perubahan menuju kesetaraan desa; • Telah terbentuk Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kabupaten pada tingkat Kabupaten, sebagai bagian dari Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten; • Telah terbentuk Pokja Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Propinsi pada tingkat Propinsi, sebagai bagian dari Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Propinsi; • Di sebagian wilayah telah difasilitasi pembentukan Forum KPPD tingkat Kabupaten dan Propinsi

12. HasilPenguatanKelembagaanTahunSebelumnya • Keberhasilan dalam menumbuhkan partisipasi dan mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelembagaan perencanaan oleh komunitas ternyata belum diimbangi dengan pengakaran kelembagaannya. • Belum tumbuh prakarsa dan dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, stakeholders lokal (pengusaha, LSM, media lokal, ulama, perguruan tinggi), dan masyarakat umum sehingga belum terwujud kerja sama dan gerakan sinergis yang optimal antara ketiga pilar/komponen tersebut dalam penanggulangan kemiskinan. • Sebagai instrumen inti dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, kegiatan penguatan kelembagaan masyarakat ini juga memiliki misi untuk membangun sinergi dan kepedulian bersama antara ketiga komponen yakni masyarakat, pemerintah daerah dan stakeholders. • Peran fungsional KPPD dan fasilitasi dari Pokja Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, diharapkan mampu menguatkan “gerakan kebersamaan” antara warga, pemerintah dan kelompok peduli berdasarkan prinsip-prinsip partnership (kemitraan) belum efektif.

13. Permasalahan Substansial • Penguatan kelembagaan (utamanya kelembagaan masyarakat) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas (community development) itu sendiri, yang secara substansi memprioritaskan pada usaha menumbuhkan kemandirian masyarakat (artinya, upaya-upaya tertentu yang dipahamkan melalui fasilitasi Konsultan (misalnya TFD atau TP Kabupaten) harus dilakukan oleh komunitas di sasaran perdesaan daerah tertinggal, mencakup pula penyediaan/penyiapan sumberdaya yang cukup, memindahkan pembuat keputusan dan tanggungjawab ke tangan komunitas, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam setiap pelaksanaan program-program kegiatannya. • Mengembalikan fungsi fasilitasi kelembagaan pemerintah pada tingkat Kabupaten, Propinsi, sehingga eksistensi Pokja Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi fungsional dengan target penyelesaian peta persoalan yang ada di daerah tertinggal

14. Permasalahan Manajerial • Kapabilitas seluruh jajaran Konsultan pendamping sebagai agent dari misi pemberdayaan masyarakat dan good governance, yang idealnya memiliki kemampuan manajerial, advokasi dan penggerak motivasi yang dapat diandalkan, memiliki nilai filosofis dan strategis dalam upaya mengembalikan otonomi pemberdayaan kepada komunitas setempat, sehingga komunitas tidak lagi dipahami sebagai obyek dari proses pemberdayaan yang datang dari “atas”, tetapi sekaligus sebagai subyek yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan komunitas itu sendiri, serta ikut menikmati hasilnya. • Menyatukan seluruh pelaku Konsultan yang berkepentingan memfasilitasi proses identifikasi dan eksplorasi seluruh potensi yang ada di masyarakat, pemerintah dan swasta, selanjutnya mendorong pemerintah untuk memfasilitasi pengambilan keputusan bersama yang melibatkan masyarakat dan swasta, sehingga usaha melakukan percepatan pembangunan di daerah tertinggal melalui berbagai instrumen dapat disepakati, dilaksanakan dan dikendalikan bersama. • Memastikan keberlanjutan seluruh potensi kelembagaan, baik di masyarakat maupun pemerintah, sehingga kemandirian kelembagaan di masyarakat dan eksistensi fungsional kelembagaan di pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal berjalan efektif

15. KEKUATAN PERSONIL PMZ-3 DAN LOKASI SASARAN PENDAMPINGAN

16. MASA PENUGASAN KONSULTAN

17. LOKASI SASARAN DAN TARGET SASARAN KPPD *)kalkulasi kasar, dengan asumsi per Kabupaten rata-rata terdapat 10 KPPD

18. RENCANA KERJA PMZ-3 TAHUN 2011

20. TERIMA KASIH