Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK

1. Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK Lies Sulistiani, S.H., M.H. Wakil Ketua LPSK

2. Latar Belakang Berdirinya LPSK • TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, di dalam Pasal 2 Angka 6 –nya memerintahkan agar dibentuk undang-undang yang memiliki muatan perlindungan saksi dan korbanDorongan dari masyarakat sipil untuk pemenuhan hak-hak korban pelanggaran ham berat • Keberadaan saksi dan korban kurang mendapat perhatian • Belum ada aturan yang mengatur dan menjamin hak-hak saksi dan korban • Dorongan untuk melindungi saksi dan korban pelanggaran ham berat untuk mengungkap kasus pelanggaran ham berat • Kasus-kasus terkait yang membutuhkan perlindungan saksi dan korban

3. Dasar Hukum Berdirinya LPSK Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 2. Undang-undang terkait lainnya: • UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Ham • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 • Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi • Undang-UndangNomor 15 Tahun 2003 tentangPenetapan PP PengantiUndang-UndangNomor 1 Tahun 2002 tentangPemberantasanTindakPidanaTerorisme

4. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusanKekerasanDalamRumahTangga • Undang-UndangNomor 21 Tahun 2007 tentangPemberantasanTindakPidanaPerdaganganOrang

5. Tugas & Fungsi LPSK • Menerimapengajuanpermohonanperlindungansaksidankorban • Melakukaninvestigasidanpenelahaanterhadappermohonanperlindungansaksidankorban • Memberikan layanan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam setiap tahap proses peradilan pidana • Memfasilitasi langkah-langkah pemulihan bagi korban tindak pidana, khususnya dalam pengajuan kompensasi atau restitusi • Melakukan kerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban

6. Peningkatan Permohonan 2010 – 2012

7. Jenis Kasus yang dilaporkan oleh PemohonPadatahun 2012

8. Status Pemohon

9. DefinisiKorbanMenurutUndang-UndangNomor 13 Tahun 2006 • seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana Terkait dengan hal tersebut, maka korban yang dilayani oleh LPSK adalah korban tindak pidana bukan korban bencana

10. Peran LPSK dalampenangananKorban • Perlindungan Posisikorbanadalahsebagaisaksiuntukmengungkapkejahatan yang diketahuinyadalamrangkapenegakanhukumpidana. Dalamarti lain kasusnyaberjalan, tidakberhenti. Dalamrangkaperlindungansebagaisaksikorban, mendapatkanhak-haksebagaimanadiaturdidalamPasal 5 ayat 1 Undang-undangNomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindunganSaksidanKorban, sebagaiberikut:

11. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. • Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan • Memberikan keterangan tanpa tekanan • Mendapat penerjemah • Bebas dari pertanyaan yang menjerat

12. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus • Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan • Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan • Mendapat identitas baru • Mendapatkan tempat kediaman baru • Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan • Mendapat nasihat hukum • Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan

13. KorbandalamPelanggaran Ham Berat • Medis • Psiko-sosial • Kompensasi • Restitusi (tidak hanya pelanggaran ham berat, korban tindak pidana perdagangan orang juga berhak untuk mengajukan restitusi) • Saat ini LPSK melayani korban pelanggaran ham berat 1965 lebih dari 150 orang berupa bantuan medis dan psikologis, serta masih ada 200 an orang yang dalam tahap permohonan

14. Penanganan Korban Anak Jeniskasus yang pernahditanganioleh LPS terkaitdengananaksebagaikorban: • Eksploitasiterhadapanak • Perdaganganorang • Kekerasanseksualterhadapanak : persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan • Penganiayaan

15. Jenis Layanan • Pendampingan pada saat pemeriksaan • Pemenuhan hak prosedural • Layanan Medis dan psikologis dalam konteksnya sebagai saksi korban untuk mengungkap kejahatan • Untuk korban trafficking pernah mengajukan restitusi

16. Penanganan Korban Trafficking • Modus yang digunakan pelaku adalah dengan janji mempekerjakan korban di kota lain. • LPSK mendapat rekomendasi dari Mabes Polri untuk melindungi saksi korban trafficking. • LPSK pernah memberikan layanan berupa rumah aman dan pendampingan pada saat pemeriksaan di pengadilan. • Selanjutnya juga pernah mengajukan restitusi

17. KDRT • ada beberapa orang yang dilindungi oleh LPSK berkaitan dengan kasus KDRT.Biasanya permohonan terkait dengan kasus ini disertai juga laporan kepada aparat penegak hukum atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Namun demikian tidak sedikit pula yang kemudian mencabut laporan pidananya atau tidak meneruskan kasus pidananya.

18. Perlindungan fisik Kasus-kasus KDRT tidak sesederhana yang dilihat karena terkait dengan relasi keluarga. Bahkan secara fisik LPSK juga pernah mendapatkan serangan balik atas perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada korban

19. Layanan yang diberikan • Dalam beberapa kasus LPSK bekerja sama dengan Komnas Perempuan untuk mendampingi korban • Jika korban membutuhkan penasehat hukum, LPSK juga merujuk atau menyarankan kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang berkompeten menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga • Layanan medis dan psikologis

20. Korban Terorisme • Hingga saat ini LPSK belum pernah memberikan perlindungan atau bantuan kepada korban-korban terorisme. Tetapi LPSK telah menandatangani MOU dengan BNPT terkait dengan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan terorisme. • Dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK mendorong agar korban terorisme juga mendapatkan bantuan medis dan psikologis selain layanan yang dapat diberikan oleh LPSK dalam kapasitasnya sebagai saksi

21. Tantangan ke Depan • Budget untuk penanganan korban yang masih minim dengan dibandingkan kondisi permohonan dan layanan terhadap saksi dan korban yang makin meningkat • Memperjelas mekanisme restitusi dan kompensasi • Banyak orang yang belum tahu bahwa dirinya adalah korban • Persoalan kelembagaan LPSK yang minim dengan kewenangan • Membangun jaringan yang lebih luas dengan instansi pemerintah yang terkait dan kalangan lain dalam penanganan korban