Download
1 / 14
170 likes | 612 Views
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBN. TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. RUANG LINGKUP.
E N D
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.13/2013TENTANGBIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNGPENYELENGGARAAN PENGADAAAN TANAHBAGI PEMBANGUNAN UNTUKKEPENTINGAN UMUMYANG BERSUMBER DARI APBN TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
RUANG LINGKUP Biaya Operasional dan Biaya Pendukung termasukuntukbiayaadministrasidanpengelolaansertabiayasosialisasi. Biaya Operasional dan BiayaPendukungtidaktermasukuntukbiayagantikerugiandanbiayajasapenilai. 2
PENGATURAN BIAYA Besaran satuan biaya operasional dan biaya Pendukung mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya Dalam hal jenis dan besaran satuan biaya yang digunakan tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya, penggunaan satuan biayanya harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dikecualikan untuk honorarium dan/atau fasilitas yang menambah penghasilan dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, dan efektifitas
BESARAN BIAYA BESARAN BIAYA lanjutan • Besaranbiayainventarisasidanidentifikasiuntukkegiatanpadatahappelaksanaanuntuk: • pengukurandanpemetaanbataskelilinglokasi; • pengukurandanpemetaanbidang per bidangtanah; dan • identifikasiinventarisasi data pihak yang berhakdanobjekpengadaantanahdalamrangkakegiatanpelaksanaanpengadaantanahbagipembangunanuntukkepentinganumum • mengacupada • PeraturanPemerintahtentangJenisdanTarifAtasJenisPenerimaan Negara BukanPajak yang berlakupadaBadanPertanahanNasionaldan • PeraturanMenteriKeuangantentangIndeksdalamrangkapenghitunganpenetapanTarifLayananPenerimaan Negara BukanPajakpadaBadanPertanahanNasional
PENGATURAN BIAYA PENGATURAN BIAYA Lampiran II PMK Nomor 13/PMK.02/2013 Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat perseratus) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut : Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
PEMBENTUKAN TIM PEMBENTUKAN TIM Melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak keberatan, melakukan kajian, dan membuat rekomendasi diterima/tolak keberatan (Dibentuk oleh Gubernur) mendukung kelancaran proses pelaksanaan dan penyerahan hasil pengadaan tanah (dibentuk oleh Kepala BPN) Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan. (Dibentuk oleh Gubernur) membantu pelaksanaan pengadaan tanah(dibentuk oleh Kepala BPN)
HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
HONORARIUM TIM lanjutan D. HONORARIUM TIM lanjutan Lampiran III PMK Nomor 13/PMK.02/2013 … lanjutan Satuan biaya di atas merupakan batas tertinggi
PEMBEBANAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BiayaOperasionaldanBiayaPendukungdibebankandalamDaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) satuankerja yang memerlukanpengadaantanahbagipembangunanuntukkepentinganumumpadatahunanggaranberkenaan. BiayaOperasionaldanBiayaPendukungdikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, danakuntabel. PelaksanaanpembayarandanpertanggungjawabanBiayaOperasionaldanBiayaPendukungdilakukansesuaidenganketentuandalamPeraturanMenteriKeuanganmengenaitatacarapembayarandalamrangkapelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara.
MEKANISME PEMBAYARAN MEKANISME PEMBAYARAN • DalamPasal 42 ayat (3) huruf d PMK Nomor 190/PMK.05/2012 diaturpembayaranpengadaantanahmelalui SPP-LS dilampiridengan: • Daftarnominatifpenerimapembayaranuanggantikerugian (memuat paling sedikitnamapenerima, besaranuang, dannomorrekeningpenerima). • Foto copy buktikepemilikantanah. • Buktipembayaran/kuitansi. • SuratPemberitahuanPajakTerutangPajakBumidanBangunan (SPPT PBB) tahuntransaksi. • Pernyataandaripenjualbahwatanahtidakdalamsengketadantidaksedangdalamagunan.
MEKANISME PEMBAYARAN F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan • Pernyataandari PN bahwa PN tsbdapatmenerimauangpenitipangantikerugian, dalamhaltanahsengketa. • SuratDirjenPerbendaharaan/Pejabat yang ditunjuk yang menyatakanbahwarekening PN yang menampunguangtitipantsbmerupakanrekeningPemerintahlainnya, dalamhaltanahsengketa. • Beritaacarapelepasanhakatastanahataupenyerahantanah. • SSP PPh final ataspelepasanhak. • Suratpelepasanhakadat (biladiperlukan). • Dokumenlainnya yang dipersyaratkandalamperaturanperundang-undangan.
PENGGUNAAN AKUN F. MEKANISME PEMBAYARAN lanjutan • Penggunaan AKUN Belanja mengacu pada PMK Nomor 91 Tahun 2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) yaitu dalamakun 531 Belanja Modal Tanah yang terdiridari: • 531111 Allotment Belanja Modal Tanah • 531112 Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah • 531113 Allotment Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah • 531114 Allotment Belanja Modal PembuatanSertifikat Tanah • 531115 Allotment Belanja Modal PengurukandanPematangan Tanah • 531116 Allotment Belanja Modal BiayaPengukuran Tanah • 531117 Allotment Belanja Modal PerjalananPengadaanTanah • Catatan: • Tahap perencanaan dan tahap persiapan (termasuk honorarium Tim Persiapan) tidak termasuk dalam Belanja Modal karena tidak memenuhi kriteria kapitalisasi. • Honorarium Tim Persiapan masuk pada Akun 521213 Belanja Honor Output Kegiatan, sedangkan yang lainnya pada tahap perencanaan dan tahap persiapan Akun yang digunakan disesuaikan dengan peruntukannya.
HAL PENTING H. HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN
TERIMA KASIH TIM SOSIALISASI DAN ASISTENSI PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
