KEBIJAKAN KELEMBAGAAN dan PENGUATAN MODAL PETANI

1. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN dan PENGUATAN MODAL PETANI

2. Pentahapan Rencana Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) acuan Phase I (2004-2009) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 Phase II (2010-2014) Phase III (2015-2019) Phase IV (2020-2024)

3. KERANGKA PIKIR RPJMN 2010-2014 Kondisi yang Diharapkan Kebijakan/Strategi 2010-2014 Tantangan Evaluasi RPJMN 2004-2009

4. Tujuh Gema Revitalisasi (Renstra hal 117) • Revitalisasi Lahan • Revitalisasi Perbenihan dan Pembibitan • Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana • Revitalisasi Sumberdaya Petani • Revitalisasi Pembiayaan Pertanian • Revitalisasi Kelembagaan Petani • Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir

5. KEBIJAKAN NEGARA MAJU • Tahun 2003, subsidi yang diberikanpemerintah AS kepadapetaninyasebesar US$ 1,7 Milyaratau rata-rata US$ 232/hektar. • Pada 30 negaraterkaya, subsidipertanianmenyumbang 30 % pendapatanpetanidengan total nilaisubsidimencapai US$ 280 Milyar. • Kebijakanbantuanpanganuntukmelayanikepentinganraksasaagrobisnis & perusahaanperkapalan (bantuanpangandiproduksi, diproses, dandikapalkanolehperusahaan AS). • GMO (Genetically Modified Organism) yang disalurkanpadapetanimiskin.

6. PERTANIAN INDONESIA SAAT DIDIKTE IMF & WORLD BANK • Selama 20 tahun terakhir, pemerintah RI telah mengadopsi kebijakan pangan ala neo-liberal yang sangat pro pasar bebas (free-market). • Kebijakan tersebut berada dibawah arahan dan dikte dua lembaga keuangan internasional yaitu IMF dan Bank Dunia. • Beberapa bentuk kebijakan yang telah diambil antara lain: penghapusan dan atau pengurangan subsidi, penurunan tarif impor komoditi pangan yang merupakan bahan pokok (beras, terigu, gula, dll.), dan pengurangan peran pemerintah dalam perdagangan bahan pangan (contohnya merubah BULOG dari lembaga pemerintah non-departemen menjadi perusahaan umum yang dimiliki pemerintah).

7. Naiknya harga berbagai bahan pangan dalam kenyataannya relatif tidak meningkatkan kesejahteraan petani. • Nilai tambah dari kondisi membaiknya harga bahan pangan ternyata dinikmati oleh kaum pedagang. • Penelitian Analisis Rantai Pemasaran Beras Organik dan Konvensional: Studi Kasus di Boyolali Jawa Tengahmenunjukkan bahwa pihak yang paling banyak mengambil keuntungan dalam rantai perdagangan beras adalah pengusaha penggilingan (huller), pedagang besar dan pedagang pengecer. • Yang lebih memprihatinkan, sejak program Raskin diluncurkan pemerintah, penduduk miskin pedesaan (petani) adalah pihak yang paling banyak menjadi penerima tetap beras Raskin.

8. Permasalahan : • Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani. • Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh.

9. Tantangan : • Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di pedesaan. • Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

10. Revitalisasi Kelembagaan Petani • Pemberdayaan Kelembagaan Petani • Pemberdayaan Usahatani • Peran penyuluh • Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

11. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 1. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 1.1Penataan Kelembagaan Penyuluhan sesuai dengan UU No. 16/2006; 1.2 FasilitasiBalaiPenyuluhanPertanian (BPP) Model; 1.3 PenataanPos Pelayanan Penyuluhan Desa. 2PemantapanKetenagaanPenyuluhan: 2.1 Penataan Penyuluh Pertanian; 2.2 Pembinaan Pola Karir Penyuluh; 2.3 Pembinaan Penyuluh Pertanian PNS, Swadaya, dan Swasta;

12. Lanjutan.... • 3. Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian: • 3.1 Pengembangan program dan rencana kerja Penyuluhan Pertanian; • 3.2 Penyusunan dan Penyebaran Pedoman dan Materi Penyuluhan Pertanian; • 3.3 Pengembangan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian; • 3.4 Pengembangan Kerjasama Penyuluhan Dalam dan Luar Negeri; • 3.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

13. APBN Kementerian Pertanian (Renstra hal 18-19) • APBN meningkat tajam 4,02 trilyun (2005) menjadi 8,17 trilyun (2009). • Subsidi pupuk meningkat : 2,59 trilyun (2005)  17,44 trilyun (2009) Subsidi ini berupa subsidi harga dan bantuan langsung pupuk (BLP) • Subsidi benih meningkat : 125,29 milyar (2005)  1,32 trilyun (2009)

14. Penguatan Modal Petani • Sampai tahun 2008 telah diberikan bantuan penguatan modal (BLM PUAP) kepada 10.542 Gapoktan. • Sejak tahun 2007-2009 telah disalurkan bantuan modal ke 4.292 LM3, yang meliputi tanaman pangan sebanyak 569 LM3, hortikultura 984 LM3, peternakan 1.726 LM3 dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian 994 LM3.

15. Sampai tahun 2008 telah disalurkan bantuan untuk 1.841 LUEP. • Kebijakan penguatan modal yang lain : Sarjana Masuk Desa (SMD) atau Penggerak Membangun Desa (PMD), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

17. Manfaat Kredit Pertanian

18. BLM-PUAP • Bantuan Langsung Masyarakat – Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP) merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan permodalan dan kapasitas petani.  1 unit Gapoktan dapat menerima 100 juta

19. DLM LUEP ??? Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DLM LUEP) Memberikan "dana talangan" kepada LUEP utk meningkatkan kemampuannya dalam membeli gabah/beras petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) dan sebagai imbalannya LUEP tidak perlu membayar bunga untuk DPM dana tersebut. Tujuan : • Menjaga stabilitas harga gabah/beras yang diterima petani pada tingkat wajar • Meningkatkan pendapatan petani padi di wilayah sentra produksi melalui pengamanan penerapan HDPP • Menumbuh-kembangkan kelembagaan usaha ekon di pedesaan, yg dpt mendorong pertumbuhan dan menggerakkan perekonomian di pedesaan

20. Sasaran utama : Tercapainya stabilitas harga gabah di tingkat petani pada tingkat yang wajar. • Target : LUEP yang bergerak di bidang perdagangan gabah petani yang tergabung dalam kelompok tani yang bermitra dengan LUEP. • Sasaran Wilayah : 124 kabupaten sentra produksi padi di 15 provinsi (NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Banten, Jabar, Jateng, DI. Yogya, Jatim, Bali, NTB, Sulsel, Kalbar dan Kalsel).

21. P S2 E2 P** S1 B C A Ps E1 P* D Q” Q** Qs Q* Q’ Q

22. LM3 • Lembaga Mandiri Mengakar pada Masyarakat • LM3 merupakan program yang menggunakan pendekatan sistem agribisnis dan prinsip2 agribisnis dg melibatkan peran masy pedesaaan, shg masy pedesaan dapat berperan sebagai agen pembangunan di pedesaan. • Peran LM3 pada pembangunan pertanian di Indonesia adalah peningkatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Lembaga Pembiayaan Pertanian Renstra (hal 80) • Tujuan : untuk memberikan layanan dan mempermudah aksesibilitas petani untuk memperoleh subsidi investasi / pembiayaan dalam usahatani mereka. • Adapun program yang tercakup dalam kebijakan ini antara lain KPEN-RP, BLM-KIP dan KKPE

23. KPEN-RP KPEN RP : (Kredit Pengembangan Energi Nabati Revitalisasi Perkebunan), Upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembagunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. Fitur Kredit : • Komoditi yang dibiayai Kelapa Sawit dan Karet • Luas lahan minimal 2 ha, maksimal 4 ha per petani • Limit kredit sebesar luas lahan dikalikan satuan biaya per hektar • Dana sendiri 0% • Jenis kredit adalah Kredit Investasi • Suku bunga, setinggi2nya LPS + 5%, suku bunga kepada petani 10% • Agunan adalah kebun petani plasma yang dibiayai • Pengelolaan kebun plasma 'single management' dengan kebun inti • Provisi kredit 0%

24. BLM – KIP (Bantuan Langsung Masy utk Keringanan Investasi Pert) • Fasilitas bantuan investasi yang diberikan bagi kelompok sasaran yang telah mendapatkan kredit dari perbankan dan dinilai layak diberi bntuan. • Maksud dari program ini adalah untuk membantu kelompok sasaran dengan pemberian tunai untuk meringankan cicilan kredit dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya. KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi). • Model pembiayaan pertanian khusus untuk subsektor tanaman pangan dan energi. • Dalam program KKPE, pemerintah memberikan subsidi bunga dengan tingkat bervariasi bergantung pada komoditas yang dikembangkan.

25. Gapoktan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan petani lainnya. • Berbasis sosial capital • Dikenal sejak awal tahun 1980-an • Gapoktan dibangun dalam upaya untuk memperkuat posisi daya tawar petani berhadapan dengan pihak luar (external institutions).

26. Sekian TerimaKasih