1 / 61

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK. DAFTAR ISI. Bab I : Ketentuan Umum Bab II : Susunan Pengadilan Pajak Bab III : Kekuasaan Pengadilan Pajak Bab IV : Hukum Acara Bab V : Ketentuan Peralihan Bab VI : Ketentuan Penutup.

garth-guy
Download Presentation

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANGPENGADILAN PAJAK

  2. DAFTAR ISI • Bab I : KetentuanUmum • Bab II : SusunanPengadilanPajak • Bab III : KekuasaanPengadilanPajak • Bab IV : HukumAcara • Bab V : KetentuanPeralihan • Bab VI : KetentuanPenutup

  3. PEMAHAMAN PROSES DAN PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN • OBJEK • SuratKetetapanPajakKurang Bayar (SKPKB) • SuratKetetapanPajakKurang Bayar Tambahan (SKPKBT) • SuratKetetapanPajakNihil (SKPN) • SuratKetetapanPajakLebih Bayar (SKPLB) • PemotonganatauPemungutanpajakolehpihakketigasesuai UU

  4. II. PROSEDURAL. • Tertulisdalambahasa Indonesia kepadaDirjenPajakataupejabat yang diberipelimpahanwewenang. • Argumentasijumlahpajakterhutang / Potput / rugimenurut WP. • 3 Bulansejaktanggaldikirim SKP kecualialasandiluarkekuasaannya. • Melunasipajak yang masihharusdibayar paling sedikitsejumlah yang disetujui WP dalampembahasanakhir. • Bilakeberatanditolakataudikabulkansebagiandantidak banding -> denda 50%.

  5. III. KEPUTUSAN KEBERATAN • DJP memberikeputusan paling lama 12 bulansejaksuratkeberatanditerima. • Keputusan : - MengabulkanSeluruhnyaatausebagian. - Menolak. - Menambahbesarnyajumlahpajak yang masihharusdibayar • Setelahlewat 12 bulantidakdiberi keputusanmakakeberatandianggap dikabulkan.

  6. KEDUDUKAN DAN KEKUASAAN PENGADILAN PAJAK TempatKedudukanPengadilan (Pasal 3 UU No.14 Tahun 2002) • PengadilanPajakberkedudukan di ibukota Negara. SidangDiluarTempatKedudukan (SDTK) • Apabiladipandangperludapatdilakukan di tempat lain. • DitetapkanolehKetuaPengadilanPajak. • Pertimbangan: • Kelancaran • Mempercepatpenanganansengketapajak, sesuaidengankonsepmurah, cepat, dansederhana.

  7. KekuasaanPengadilanPajak (Pasal 31 UU No.14 Tahun 2002) • PengadilanPajakmempunyaitugasdanwewenangmemeriksadanmemutusSengketaPajak. • Pengadilandalamhal Banding hanyamemeriksadanmemutussengketaataskeputusankeberatan. • PengadilandalamhalGugatanmemeriksadanmemutussengketaataspelaksanaanpenagihanPajakatauKeputusanpembetulanatauKeputusanlainnyasebagaimanadimaksuddalamPasal 23 ayat (2) UU No.6 Tahun 1983 tentangKetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakansebagaimanatelahbeberapa kali diubahterakhirdengan UU No. 28 Tahun 2007 danperaturanperundang-undanganperpajakan yang berlaku.

  8. HUKUM ACARA MENGATUR MENGENAI • KuasaHukum (Pasal 34) • Banding (Pasal 35 s/d Pasal 39) • Gugatan (Pasal 40 s/d Pasal 43) • PersiapanPersidangan (Pasal 44 s/d Pasal 48) • Pemeriksaandenganacarabiasa (Pasal 49 s/d Pasal 64) • Pemeriksaandenganacaracepat (Pasal 65 s/d Pasal 68) • Pembuktian (Pasal 69 s/d Pasal 76) • Putusan (Pasal 77 s/d Pasal 85) • PelaksanaanPutusan (Pasal 86 s/d Pasal 88)

  9. KUASA HUKUM SYARAT-SYARAT KUASA HUKUM (Pasal 34 (2)) Pihak yang bersengketadapatdidampingiolehsatuataulebihkuasahukumdengankuasatertulis (Pasal 34(1)) • WNI • Mempunyaikeahlian di bidangperpajakan; dan • Syarat lain yang ditetapkanKetua Syarattersebuttidakdiperlukandalamhal yang mewakiliadalahkeluargasedarahatausemendasampaiderajatkedua, pengurus, pegawai, ataupengampu (Pasal 34 (3))

  10. BANDING Pasal 35 • DiajukandalamBahasa Indonesia kepada • PENGADILAN PAJAK yang daerahhukumnya • meliputiwilayahkerjapejabat yang menerbitkan • keputusan banding. • Sesuaijangkawaktu yang ditetapkan UU ataudalam • haljangkawaktutidak di atur UU yang bersagkutan, • makadiajukandalamjangkawaktu 3 bulansejak • tanggalterimakeputusan • Jangkawaktutidakmengikat, karenakeadaan di luar • kekuasanpemohon banding.

  11. BANDING Pasal 36 • Satusurat banding atassatukeputusan • Disertaialasan yang jelasdanmencantumkan • tanggal di terimakeputusan yang di banding • Dilampirkansalinansuratkeputusan yang • dibanding • Dalamhal banding diajukanterhadapbesarnyajumlahpajak yang terutang, banding hanyadapatdiajukanapabilajumlahpajak yang terutangtelahdibayarlunas

  12. Pasal 37 BANDING DIAJUKAN SENDIRI OLEH PEMBAYAR PAJAK, AHLI WARISNYA, SEORANG PENGURUS ATAU KUASA HUKUM APABILA SELAMA PROSES, YANG BERSANGKUTAN MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT APABILA SELAMA PROSES TERJADI PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMECAHAN ATAU PEMEKARAN USAHA ATAU LIKUIDASI DAPAT DILANJUTKAN AHLI WARISNYA, KUASA HUKUM DARI AHLI WARIS ATAU PENGAMPUNYA DAPAT DILANJUTKAN OLEH YANG MENERIMA PERTANGGUNGJAWABAN

  13. Pasal 38 PEMOHON BANDING DAPAT MELENGKAPI BANDINGNYA UNTUK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU SEPANJANG MASIH DALAM JANGKA WAKTU PASAL 35 (2)

  14. PENCABUTAN BANDING(Pasal 39) • Banding dapatdicabut • Pencabutan banding dihapusdaridaftarsengketamelaluipemeriksaandenganacaracepat • Banding yang telahdicabutmelaluipenetapanatauputusantidakdapatdiajukankembali

  15. GUGATAN • Pasal 23 Undang-UndangNomor28 Tahun 2007 Tentang KUP : • Ayat (2) GugatanWajibPajakataupenanggungpajakterhadap : • PelaksanaanSuratPaksa, SuratPerintahMelaksanakanPenyitaan, atauPengumumanLelang. • Keputusanpencegahandalamrangkapenagihanpajak. • Keputusan yang berkaitandenganpelaksanaankeputusanperpajakan, selain yang ditetapkandalampasal 25 ayat (1) danpasal 26; atau • PenerbitansuratketetapanpajakatauSuratKeputusanKeberatan yang dalampenerbitannyatidaksesuaidenganproseduratautatacara yang telahdiaturdalamketentuanperaturanperundang-undanganperpajakanhanyadapatdiajukankepadabadanperadilanpajak.

  16. GUGATANSYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN 1. Diajukandalambahasa Indonesia kepada PENGADILAN PAJAK yang daerahhukumnyameliputiwilayahkerjapejabat yang menerbitkankeputusan (Pasal 40 ayat (1)) 2. Diajukandalamjangkawaktu 14 harisejaktanggalditerimakeputusan yang digugat (Pasal 40 ayat (2)).

  17. GUGATANSYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN 3. Diajukansendiriolehpenggugatdisertaialasan yang jelas, dicantumkantanggalkeputusan yang digugatdandilampirisalinandokumen yang bersangkutan. (Pasal 41 ayat (1). 4. Apabilapenggugatmeninggaldunia, gugatandilanjutkanolehahliwaris, kuasahukumdariahliwaris, ataupengampunyadalamhalpailit (Pasal 41 ayat (2)).

  18. GUGATANSYARAT-SYARAT PENGAJUAN GUGATAN 5. Gugatan Lainnya 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat; 6. Pengecualian batas waktu karena keadaan diluar kekuasaannya dengan perpanjang paling lama 14 hari sejak berakhirnya keadaan tersebut. 7. Satu gugatan terhadap satu keputusan atau satu pelaksanaan penagihan. 8. Alasan-alasan yang jelas.

  19. GUGATAN (Lanjutan….) Terdapatkeadaandiluarkekuasaan (force majeur) Pasal 40 ayat (4) & (5) • Jangkawaktu 14 haritidakmengikatdandapatdiperpanjang, • Perpanjanganjangkawaktuadalah 14 harisejakberakhirnya force majeur.

  20. PENCABUTAN GUGATAN(Pasal 42) DIAJUKAN SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN KEPADA PENGADILAN PAJAK Dihapusdaridaftarsengketa. • DenganpenetapanKetuabiladicabutsebelumsidang. • PutusanMajelis / Hakim Tunggal setelahsidangdanataspersetujuantergugat. • Tidakdapatdiajukangugatanlagi.

  21. PROSEDUR PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING, SURAT TANGGAPAN, DAN SURAT BANTAHAN PENGADILAN PAJAK memintasuraturaian banding atausurattanggapandalamjangkawaktu 14 harisejaktanggalterimasurat banding ataugugatan (Pasal 44 (1)) Terdapatsurat/ dokumensusulan, jangkawaktu 14 haridihitungsejaktanggalditerimasurat/dokumensusulantersebut. (Pasal 44 (2)) Terbandingatautergugatmenyerahkansuraturaianbandingatausurattanggapandalamjangkawaktu 3 bulansejaktanggaldikirimpermintaansuraturaian banding atausurattanggapan. (Pasal 45 (1))

  22. PROSEDUR PERMINTAAN SURAT URAIAN BANDING, SURAT TANGGAPAN, DAN SURAT BANTAHAN (Lanjutan……) Apabilaterbandingtidakmembuatsuraturaian banding, tergugattidakmembuatsurattanggapan, danpemohon banding/ penggugattidakmembuatsurattanggapandanpemohon banding/ penggugattidakmembuatsuratbantahan,pemeriksa banding ataugugatantetapdilanjutkan. (Pasal 45 (5)) Pemohon banding/ penggugatdapatmemberitahukankepadaKetuauntukhadirdalampersidangangunamemberikanketerangansecaralisan. (Pasal 46)

  23. PENUNJUKAN MAJELIS ATAU HAKIM TUNGGAL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK (Pasal 47) UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN, KETUA MENUNJUK HAKIM TUNGGAL MAJELIS (TERDIRI DARI 3 HAKIM) SALAH SEORANG HAKIM DITUNJUK OLEH KETUA SEBAGAI KETUA SIDANG APABILA TERDAPAT LEBIH DARI SATU SENGKETA PAJAK UNTUK TAHUN PAJAK YANG SAMA OLEH PEMOHON BANDING YANG SAMA, KETUA MENUNJUK MAJELIS ATAU HAKIM TUNGGAL YANG SAMA (Pasal 47 (2)) BERSIDANG PADA HARI YANG DITENTUKAN DAN MEMBERITAHUKAN KEPADA PIHAK YANG BERSENGKETA (Pasal 47 (3))

  24. PENUNJUKAN MAJELIS ATAU HAKIM TUNGGAL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA PAJAK(Pasal 47) UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN, KETUA MENUNJUK MAJELIS (TERDIRI DARI 3 HAKIM) SUDAH MULAI BERSIDANG DALAM JANGKA WAKTU 6 BULAN ATAU 3 BULAN SEJAK TANGGAL DITERIMA SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN (Pasal 48 ayat (2))

  25. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA DILAKUKAN OLEH MAJELIS (Pasal 49) KETUA MEMBUKA SIDANG DAN MENYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM; (Pasal 50 (1)) SEBELUM PEMERIKSAAN POKOK SENGKETA DIMULAI, MAJELIS MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK KELENGKAPAN DAN/ATAU KEJELASAN BANDING ATAU GUGATAN (Pasal 50 (2))

  26. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA (Lanjutan) APABILA BANDING ATAU GUGATAN TIDAK LENGKAP DAN/ATAU TIDAK JELAS SEPANJANG BUKAN KARENA : • BANDING DIAJUKAN TIDAK DALAM BAHASA INDONESIA (Ps 35(1)). • SURAT KEPUTUSAN TIDAK DIAJUKAN DALAM SATU SURAT BANDING (Pasal36 (1)) • UTANG PAJAK BELUM/TIDAK DIBAYAR LUNAS (Pasal36 ayat (4)) • GUGATAN DIAJUKAN TIDAK DALAM BAHASA INDONESIA (Ps 40 ayat(1)) • TidakTerhadap 1 (satu) pelaksanaanpenagihanatau 1 (satu) Keputusandajukan 1 (satu) SuratGugatan (Pasal 40 ayat (6)). KELENGKAPAN ATAU KEJELASAN DAPAT DIBERIKAN DALAM PERSIDANGAN (Pasal 50 (3))

  27. PENGUNDURAN HAKIM SIDANG ATAU SEKRETARIS SIDANG DARI SUATU PERSIDANGAN(Pasal 52) AnggotaSidangatauSekretarisSidangterikathubungansedarahatausemendasampaiderajatketiga, atauhubungansuamiatauisterimeskipuntelahbercerai, dengansalahsatuAnggotaSidangatauSekretarisSidangpadaMajelis yang samaataudenganPemohon Banding ataupenggugatataukuasahukum. (Pasal 52 (1&2)) Berkepentinganlangsungatautidaklangsungatassuatusengketa yang ditanganinya. (Pasal 52 (1)) Dapatdilakukanataspermintaansalahsatuataupihak-pihak yang bersengketa. (Pasal 52 (2)) Apabilaterdapatkeraguanatauperbedaanpendapat, Ketuaberwenangmenetapkanpengundurandiri (Pasal 52 (3))

  28. PENGUNDURAN HAKIM SIDANG ATAU SEKRETARIS SIDANG DARI SUATU PERSIDANGAN Lanjutan… (Pasal 52) Apabilatidakdigantiatautidakmengudurkandirisedangkansengketatelahdiputus, putusantidaksah. KetuamemerintahkansengketadimaksudsegeradisidangkembalidengansusunanMajelisdan/atauSekretarisSidang yang berbeda, kecualiputusandimaksudtelahmelampauijangkawaktu 1 tahun. (Pasal 52 (4) Dalamhaldiketahuisebelumjangkawaktu 1 tahun, sengketadisidangkankembalidalamjangkawaktu 3 bulansejakdiketahuinyahubugn/ kepentingandimaksud. (Pasal 52 (5)

  29. KETUA SIDANG MEMANGGIL TERBANDING ATAU TERGUGAT DAN DAPAT MEMANGGIL PEMOHON BANDING ATAU PENGGUGAT UNTUK MEMBERIKANKETERANGAN LISAN. (Pasal 53 (1)) DALAM HAL PEMOHON BANDING ATAU PENGGUGAT MEMBERITAHUKAN AKAN HADIR DALAM PERSIDANGAN, KETUA SIDANG MEMBERITAHUKAN TANGGAL DAN HARI SIDANG (Pasal 53 (2)) KETUA SIDANG MENJELASKAN MASALAH YANG DISENGKETAKAN (Pasal 54 (1)) PEMOHON BANDING ATAU PENGGUGAT, APABILA DIPANDANG PERLU, DAPAT DIMINTA HADIR OLEH KETUA SIDANG UNTUK MEMBERIKAN KETERANGAN (Pasal 54 (3))

  30. PEMANGGILAN SAKSI • KETUA SIDANG DAPAT MEMERINTAHKAN SAKSI UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA ATAS PERMINTAAN SALAH SATU PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU KARENA JABATAN. (Pasal 55 (1)) • SAKSI WAJIB DATANG SENDIRI DI PERSIDANGAN. (Pasal 55 (2)) • APABILA SAKSI TIDAK DATANG DAN MAJELIS DAPAT MEMUTUSKAN TANPA KETERANGAN SAKSI, KETUA SIDANG MELANJUTKAN PERSIDANGAN. (Pasal 55 (3)). • KETUA SIDANG DAPAT MEMINTA BANTUAN POLISI DALAM HAL SAKSI TIDAK DATANG TANPA ALASAN YANG DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DAN MAJELIS TIDAK DAPAT MEMUTUS. (Pasal 55(4)) • KETUA SIDANG MENANYAKAN IDENTITAS SAKSI. (Pasal 56 (2)) • SAKSI SEBELUM MEMBERI KETERANGAN, WAJIB MENGUCAPKAN SUMPAH ATAU JANJI MENURUT AGAMA/ KEPERCAYAANNYA. (Pasal 56 (3)).

  31. Pasal 57 • Ayat (1) • Tidakbolehdidengarketerangannyasebagaisaksi : • Keluargasedarah/semendamenurutgarisketurunanluruskeatasataukebawahsampaidenganderajatketiga. • Isteriatausuamidaripemohon banding ataupenggugatmeskipuntelahbercerai. • Anak yang belumberusia 17 tahun. • Orang sakitingatan Ayat (2) Apabiladipandangperlu, KetuaSidangdapatmemintapihak yang tersebutpadaayat (1) hurufa,bdan c untukmemberikanketerangan (tanpadisumpah). Pasal 58 Pihaksebagaimanadimaksuddalampasal 57 ayat (2) dapatmenolakuntukmemberikanketerangan

  32. Pasal 59 Untukkeperluanpersidangan, kewajibanmerahasiakansegalasesuatusehubungandenganpekerjaanataujabatanditiadakan. Khususuntuk Bank, kewajibanmerahasiakanditiadakan (atasperintahtertulisMenteriKeuangan) sesuaidenganketentuanperundang-undanganperbankan yang berlaku

  33. Ayat (1) PertanyaankepadasaksiolehsalahsatupihakdisampaikanmelaluiKetuaSidang Ayat (2) BilapertanyaandimaksudmenurutpertimbanganKetuaSidangtidakadakaitannyadengansengketa, pertanyaantersebutditolak. Pasal 60

  34. Pasal 61 Apabilapemohon banding/ penggugat/ saksitidakpahambahasaIndonesia,KetuaSidangmenunjukahlialihbahasa Sebelummelaksanakantugasahlialihbahasatersebutharusdiambilsumpah/janjimenurut agama/kepercayaannya Saksidalamsengketapajaktidakbolehditunjuksebagaisaksiahlialihbahasa

  35. Pasal 62 Ayat (1) Apabilapemohon banding/penggugat/saksiternyatabisudan/atautuli, tidakdapatmenulis, KetuaSidangmeunjuk orang yang pandaibergauldengannyasebagaiahlialihbahasa Ayat (2) Sebelummelaksanakantugas, ahlialihbahasatersebutharusdiambilsumpah/janjimenurut agama/kepercayaannya Ayat (3) Apabilapemohon banding/penggugat/saksibisu/tulitetapidapatmenulis, pertanyaan/teguran/jawabandibacakanolehSekretarisSidang

  36. Pasal 63 • Saksi : • Diambilsumpahataujanji • Didengarketerangannya Ayat (1) Dipersidangan,dengandihadiriolehterbandingatautergugat Ayat (3) Dapatdilakukanditempattinggalsaksidantanpadihadiriolehterbanding/ tergugatbilasaksitidakdapathadirdipersidangankarenahalangan yang dibenarkanolehhukum Ayat (2) Dipersidangan, tanpadihadiriolehterbandingan/tergugattidakdatangtanpaalasan yang dapatdipertanggung-jawabkan

  37. Pasal 64 Ayat (1) Tidakdapatdiselesaikanpadasuatuhari, pemeriksaandilanjutkanpadaharipersidanganberikutnya yang ditetapkan Ayat (2) Haripersidanganberikutnyadiberitahukankepadaterbanding/tergugatdandapatdiberitahukankepadapemohonbanding /penggugat Ayat (3) Dapatdilanjutkanmeskipunterbanding/tergugattidakhadirpadapersidangantanpaalasan yang dapatdipertanggungjawabkanmeskitelahdipanggilsecarapatut Pasal 63 Ayat (3) Dapatdilaksanakanoleh PENGADILAN PAJAK yang daerahhukumnyameliputiwilayahtempattinggalsaksi, apabilasaksitidakbertempattinggal di daerahhukm PENGADILAN PAJAK yang memeriksadanmemutussengketapajak Persidangan Sengketa Pajak

  38. Pasal 65 Pemeriksaandengan AcaraCepat Dapat dilaksanakan Majelis Anggota Tunggal

  39. Ayat (2) Ayat (1) • Tidakmemenuhisyarat formal : • Pasal 35 (1): penggunaanBahasa Indonesia (untuk banding) • Pasal 35 (2): jangkawaktu banding • Pasal 36 (1): satusurat banding untuksatukeputusan • Pasal 36 (4): utangpajakharuslunas • Pasal 37 (1): penggunaanBahasa Indonesia (untukgugatan) • Pasal 40 (1): TidaktertulisdalamBahasa Indonesia • Pasal 40 (6): Terhadapsatupelaksanaanpenagihanatausatukeputusantidakdiajukandalamsatusuratgugatan Pemeriksaandenganacara Cepatdilakukanterhadap: a. Sengketapajaktertentu • Tidakdiputusdalamwaktu 12 bulan • TidakdipenuhisalahsatuketentuanPasal 84 ayat (1)[hal-hal yang harusdimuatdalamputusan PENGADILAN PAJAK], atauterjadisalahtulis/salahhitungdalamputusan PENGADILAN PAJAK • Pencabutan banding • Pencabutangugatan • Sengketa yang bukanmerupakanwewenang PENGADILAN PAJAK Pasal 66

  40. Pasal 67 PemeriksaandenganacaracepatterhadapsengketapajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 66 ayat (1) : Dilakukantanpasuraturaian banding atausurattanggapandantanpasuratbantahan

  41. Pasal 68 Semua ketentuan mengenai pemeriksaan dengan acara biasa Berlakujugauntuk Pemeriksaan dengan acara cepat

  42. Ayat (2) Keadaan yang telahdiketahuiolehumumtidakperludibuktikan PEMBUKTIANPasal 69 a. Suratatautulisan b. Pengakuanparapihak c. Keteranganparasaksi d. Keteranganahli e. Pengetahuan Hakim Ayat (1) Alat bukti dapat berupa

  43. Pasal 70 • Suratatautulisansebagaialatbuktiterdiridari : • Aktaautentik; • Aktadibawahtangan; • SuratkeputusanatauSuratketetapan yang diterbitkanolehpejabat yang berwenang; • Surat-surat lain.

  44. Pasal 74 Alatbukti: Pengakuanparapihak {Pasal 69 (1) huruf d} Tidakdapatditarikkembalikecualiberdasarkanalasan yang kuatdandapatditerimaolehanggotasidang

  45. Pasal 73 Alatbukti: KeteranganSaksi (Pasal 69 (1) huruf c) Dianggapsebagaialatbuktibilaketerangantersebutberkenaandenganhal yang dialami, dilihatataudidengarsendiriolehsaksi.

  46. PASAL 72 PASAL 71 Ayat (1) Ataspermintaanpihak yang bersengketaataukarenajabatan, KetuaSidangatauAnggota Tunggal dapatmenunjukseseorangataubeberapasaksiahli. Ayat (1) Keteranganahliadalahpendapat orang yang diberikandibawahsumpahdalampersidangantentanghal yang iaketahuimenurutpengalamandanpengetahuaanya Ayat (2) Seorangsaksiahlidalammemberikanketerangannyasecaralisanatautertulisdikuatkansumpah/janjimengenaihalsebenarnyamenurutpengalamandanpengetahuannya. Ayat (2) Seseorang yang tidakbolehdidengarsebagaisaksisebagaimanadimaksudPasal 57 (1) tidakbolehmemberikanketeranganahli ALAT BUKTI:KETERANGAN AHLI(Pasal 71 (1) huruf b)

  47. Pasal 75 Alatbuktipengetahuan Hakim (Pasal 69 (1) huruf e) Hal yang oleh Hakim Sidangdiketahuidandiyakinikebenarannya

  48. Pasal 76 Hakim Sidangmenentukan: * Apa yang harusdibuktikan * Bebanpembuktianbesertapenilaianpembuktian Untuksahnyapembuktiandiperlukansekurang-kurangnyaduaalatbukti

  49. BUKAN MERUPAKAN PUTUSAN TATA USAHA NEGARA DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Pasal 77 & 78) MERUPAKAN PUTUSAN AKHIR DAN BERSIFAT TETAP PUTUSAN PENGADILAN PAJAK Pasal 79 PUTUSAN DIAMBIL BERDASARKAN MUSYAWARAH YANG DIPIMPIN OLEH KETUA SIDANG DAN APABILA TIDAK DAPAT DICAPAI KESEPAKATAN, PUTUSAN DIAMBIL DENGAN SUARA TERBANYAK DALAM HAL PEMERIKSAAN DILAKUKAN OLEH MAJELIS 1. BERDASARKAN HASIL PENILAIANPEMBUKTIAN; 2. BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PERPAJAKAN YANG BERSANGKUTAN;DAN 3. BERDASARKAN KEYAKINAN HAKIM SIDANG

  50. PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAPAT BERUPA (Pasal 80) • MENOLAK; • MENGABULKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA • MENAMBAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR • TIDAK DAPAT DITERIMA • MEMBETULKAN KESALAHAN TULIS DAN/ATAU KESALAHAN HITUNG • MEMBATALKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TIDAK DAPAT LAGI DIAJUKAN BANDING, GUGATAN, ATAU KASASI.

More Related