UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2004

1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2004 KEKUASAAN KEHAKIMAN

2. SEJARAH: • UU Nomor 13 Tahun 1964 tentangKekuasaanKehakiman • UU Nomor 14 Tahun 1970 tentangKetentuan-ketentuanPokokKekuasaanKehakiman • UU Nomor 35 Tahun 1999 tentangPerubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 • UU Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaanKehakiman

3. KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM UUD 45 Pasal 24 UUD 1945: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. (=Pasal 1 UU 4 Tahun 2004)

4. PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN • MahkamahAgung • Badanperadilan di bawahnya: • peradilanumum • peradilan agama • peradilanmiliter • peradilan tata usaha negara • Mahkamah Konstitusi

5. MAHKAMAH AGUNG • Merupakan pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan • Kewenangan: • mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh semua pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah agung; • menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan • kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

6. Pernyataantidakberlakuperaturanperundang-undangansebagaihasilpengujiandapat diambil baik dalam pemeriksaan tingkatkasasimaupunberdasarkanpermohonanlangsungkepadaMahkamahAgung. • MahkamahAgungmelakukanpengawasantertinggiatasperbuatanpengadilandalamlingkunganperadilan yang berada di bawahnyaberdasarkanketentuanundangundang.

7. MAHKAMAH KONSTITUSI • Berwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk: • mengujiundang-undangterhadapUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; • memutus pembubaran partai politik; dan • memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

8. MahkamahKonstitusimemberikanputusanataspendapat DPR bahwaPresidendan/atauWakilPresidendidugatelahmelakukanpelanggaranhukum: • penghianatanterhadapnegara, • korupsi, • penyuapan, • tindakpidanaberatlainnyaatau • perbuatantercela, dan/atau • tidaklagimemenuhisyaratsebagaiPresidendan/atauWakilPresiden.

9. 4 LINGKUNGAN PERADILAN • Peradilanumum • Peradilan agama • Peradilanmiliter • Peradilan tata usaha negara

10. PERADILAN UMUM UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM UU NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM

11. PENGERTIAN • Peradilanumumadalahsalahsatupelakukekuasaankehakimanbagirakyatpencarikeadilanpadaumumnya.

12. PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN UMUM: • PengadilanNegeri: • Pengadilan Tingkat Pertama • Kedudukan di Kota atauKabupaten, • Wilayah hukum: kotadankabupaten • PengadilanTinggi: • Pengadilan Tingkat Banding • Kedudukan di ibukotapropinsi • Wilayah: propinsi • MahkamahAgung • Pengadilantertinggi: kasasi

13. KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN UMUM • Pengadilanumum: memeriksa, memutusdanmenyelesaikanperkarapidanadanperdata di tingkatpertama • Pengadilantinggi: • mengadiliperkarapidanadanperdata di tingkat banding • Pertamadanterakhirsengketakewenanganmengadiliantarpengadilannegeri di daerahhukumnya

14. Pemeriksaanperkara: • Harus berdasar nomor urut, kecuali: • Korupsi • Terorisme • Narkotika/psikotropika • Pencucian uang • Perkara tindak pidana lain yang ditentukan UU • Perkara yang terdakwanya dalam rumah tahanan negara

15. PERADILAN AGAMA UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

16. PENGERTIAN • Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam • Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini

17. PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN PERADILAN AGAMA: • Pengadilan Agama: • Pengadilan Agama Tingkat Pertama • Kedudukan di Kota atau Kabupaten, • Wilayah hukum: kota dan kabupaten • Pengadilan Tinggi Agama • Pengadilan Tingkat Banding • Kedudukan di ibu kota propinsi • Wilayah: propinsi • Mahkamah Agung • Pengadilan tertinggi: kasasi

18. KEKUASAAN DAN KEWENANGAN PERADILAN AGAMA • Pengadilan agama: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. • Dalam sengketa hak milik, objek sengketa harus diputus lebih dahulu dalam lingkungan peradilan umum • Memberikan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah

19. Pengadilantinggi agama • mengadiliperkara yang menjadikewenanganpengadilan agama di tingkat banding • Pertamadanterakhirsengketakewenanganmengadiliantarpengadilan agama di daerahhukumnya

20. PERADILAN MILITER UU NO. 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

21. PENGERTIAN DAN KEDUDUKAN • Peradilanmilitermerupakanpelaksanakekuasaankehakiman di lingkunganAngkatanBersenjatauntukmenegakkanhukumdankeadilandenganmemperhatikankepentinganpenyelenggaraanpertahanankeamanannegara. • Pengadilanmiliteradalahbadan yang melaksanakankekuasaankehakiman di lingkunganperadilanmiliter yang meliputi: • Pengadilan Militer, • Pengadilan Militer Tinggi, • Pengadilan Militer Utama, dan • Pengadilan Militer Pertempuran.

22. KEKUASAAN PERADILAN MILITER • PengadilanMiliter: • Pengadilantingkatpertamaperkarapidana • Terdakwaberpangkatkaptenkebawah • PengadilanMiliterTinggi • Pengadilanmilitertinggitingkatpertamaperkarapidana • Terdakwaberpangkat mayor keatas • Ditentukanharusdiadiliolehpengadilanmilitertinggi SengketatatausahaAngkatanBersenjata • Pengadilanmilitertingkat banding yang telahdiputuspengadilanmiliterdalamdaerahhukumnya yang dimintakan banding • Sengketakewenanganantarpengadilanmiliter

23. Pengadilan Militer Utama: • Kedudukan: ibu kota negara • daerah hukum: seluruh wilayah Indonesia • memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yangdiputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding • Pengadilan Militer Pertempuran • Bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran • memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana

24. PERADILAN TATA USAHA NEGARA UU NO. 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

25. PENGERTIAN • Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah • Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.

26. KEKUASAAN DAN KEDUDUKAN • Pengadilan Tata Usaha Negara, • kedudukandanwilayahhukum di kota/kab, • peradilantingkatpertama • PengadilanTinggi Tata Usaha Negara, • kedudukandanwilayahhukumpropinsi, • peradilantingkat banding • MahkamahAgungsebagaipengadilannegaratertinggi

27. PERADILAN KHUSUS • Dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan • Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan: • pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama) • merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum (sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum)

28. KOMISI YUDISIAL • Komisi Yudisial bersifat mandiri • Berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung • Wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim