Fiskal

1. Fiskal Ekonomi Indonesia #3

2. kebijakan fiskal • kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara • Penerimaan negara di Indonesia terdiri dari pajak, penerimaan di luar pajak, dan penerimaan lainnya yang bersifat hibah • pengeluaran pemerintah pada dasarnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

3. Perkembangan kebijakan fiskal • Perkembangan kebijakan fiskal Indonesia telah mengalami beberapa dinamika • Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi ekonomi • Pada masa krisis peran pemerintah dapat dikatakan sebagai motor penggerak perekonomian, mengingat sektor swasta belum dapat diandalkan untuk menggerakkan perekonomian secara optimal

4. Perkembangan kebijakan fiskal • Sejak Repelita I hingga Repelita IV, APBN Indonesia selalu didasarkan pada prinsip anggaran berimbang dinamis • Anggaran berimbang dimaksudkan untuk untuk menyesuaikan besarnya anggaran pada tahun tertentu harus disesuaikan dengan pendapatan pada tahun tersebut. • anggaran yang dinamis dimaksudkan jika penerimaan negara lebih rendah dari yang direncanakan, pemerintah mempunyai fleksibilitas untuk menyesuaikan pengeluaran sehingga dapat terjaga keseimbangannya

5. Potret APBN Indonesia Tahun 2000-2003 • Tahun 2000 merupakan era baru bagi perkembangan fiskal Indonesia • jangka waktu berlakunya APBN. Pada tahun sebelumnya, jangka waktu APBN adalah 1 April hingga 31 Maret pada tahun berikutnya. mulai tahun 2000,  1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000.  1 Januari dan berakhir pada 31 Desember pada tahun yang sama • cara penyajian APBN yang mengikuti standar internasional, yaitu dengan menggunakan konsep Government Finance Statistics (GFS) • APBN disusun berdasarkan amanat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 serta diliputi semangat otonomi daerah.

6. Potret APBN Indonesia Tahun 2000-2003 • Otonomi daerah membawa pengaruh yang besar pada arah kebijakan fiskal Indonesia • Pada tahun sebelumnya belanja negara terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan (yang terdiri dari pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek). Setelah adanya otonomi daerah, belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah • Belanja pemerintah daerah terdiri dari : • Pengeluaran rutin, dan • Pengeluaran pembangunan, yang terdiri dari : • Pembiayaan pembangunan • Pembiayaan proyek • Belanja untuk daerah terdiri dari : • Dana perimbangan, dan • Dana otonomi khusus dan penyeimbang

8. Potret APBN Indonesia Tahun 2004-2005 • Pada tahun 2003, di Indonesia berlaku Undang-undang Nomor 17 mengenai Keuangan Negara. • Undang-undang ini menjadi dasar penyusunan APBN tahun 2005 dan tahun-tahun selanjutnya. • Undang-undang ini menetapkan beberapa ketentuan dalam penyusunan APBN. Beberapa ketentuan tersebut antara lain • Meniadakan pengelompokan anggaran rutin dan anggaran pembangunan. • Penyesuaian penyusunan APBN pada masa peralihan kekuasaan pada tahun 2004 yang telah lalu. Ada beberapa kekhususan APBN tahun 2005. Kekhususan tersebut bertujuan untuk dapat tetap menjamin kesinambungan fiskal dan memberikan ruang bagi pemerintah dan DPR hasil Pemilu 2004 untuk melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan prioritas kebijakan fiskal

10. Istilah-istilah dalam fiskal • Ilusi Fiskal : Kesalahan persepsi masyarakat baik mengenai aspek pembiayaan maupunpengalokasian anggaran. Ironisnya, keputusan mengenai aspek pembiayaan danpengalokasian anggaran tersebut dihasilkan justru dari kesalahan persepsisemacam ini. • Pendapatan Asli Daerah : Penerimaan pemerintah daerah yang diperoleh dari berbagai sumber yang berasal daridaerah sendiri. Sumber-sumber penerimaan dan kewenangan dalam pemungutannyaditetapkan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pos-pos yang tercakupdalam PAD adalah pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pos-pos PAD yangsah. • Belanja Modal :Istilah Belanja Modal ini ini dikenal dengan Pengeluaran Pembangunan pada masasebelum desentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintahdaerah untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Belanja Modal inimencakup belanja untuk proyek-proyek pembangunan sarana dan prasarana di daerah.

11. Istilah-istilah dalam fiskal • Belanja Operasional : Istilah Belanja Operasional ini dikenal dengan Pengeluaran Rutin pada masa sebelumdesentralisasi fiskal. Belanja ini secara umum dialokasikan oleh pemerintah daerah untukmendukung penyelenggaraan pemerintahan. belanja Operasional ini mencakup belanjagaji, pengadaan barang, pemeliharaan barang, perjalanan dinas, bantuan, dan belanja taktersangka. • Dana Dekonsentrasi : Dana Dekonsentrasi merupakan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah pusat yangdilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dana inidisalurkan melalui departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yangbersangkutan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaannyadilakukan oleh Gubernur kepada Departemen atau LPND yang bersangkutan dandilaporkan secara terpisah dari anggaran desentralisasi (APBD). Penyelenggaraandekonsentrasi dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN.

12. Istilah-istilah dalam fiskal • Dana Alokasi Umum: Bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada masa setelah desentralisasi fiskal guna pemerataan pelayanan publik di antara pemerintah daerah. DAU dialokasikan atas dasar formula tertentu yang mengacu pada potensi ekonomi dan kebutuhan belanja masing-masing daerah. • Dana Alokasi Khusus : Bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada masa setelahdesentralisasi fiskal guna membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak danuntuk membiayai prioritas pembangunan pemerintah pusat di tingkat regional. Dana initerdiri, antara lain, bantuan di bidang kehutanan, pendidikan,kesehatan, jalan desa, danirigasi. • Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) merupakan penerimaan pajak danbukan pajak pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah. Dana BHPBPini didistribusikan baik kepada daerah penghasil, daerah sekitarnya, dan provinsipenghasil. Dana bagi hasil ini mencakup penerimaan PBB, BPHTB, pajak penghasilanorang pribadi dalam negeri, minyak, gas, pertambangan, hutan, dan perikanan.

13. Istilah-istilah dalam fiskal • Subsidi Daerah Otonom : Subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada masa sebelumdesentralisasi fiskal untuk mendukung belanja rutin pemerintah daerah guna membantumenciptakan perimbangan keuangan antartingkat pemerintahan. Sebagian besar danaSDO digunakan untuk membiayai gaji pegawai di daerah. • Inpres : Bantuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah pada masa sebelumdesentralisasi fiskal untuk membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dasar pemberianbantuan ini adalah adanyapenyerahan sebagian urusan kepada daerah dan terbatasnyakemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai urusan-urusan tersebut.Bantuan ini terdiri dari berbagai macam yang mencakup pengadaan jalan, SD, pasar,kesehatan, penghijauan, dan Desa Tertinggal.

14. Sumber defisit • Bisa dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah • Problems Measuring the Deficit • Inflation • Capital assets  perubahan utang dikurangi perubahan aset  masalah capital budgeting • Uncounted liabilities  pensium, social insurance • The business cycle  ketidakpastian perekonomian

15. Utang pemerintah Anggaran berimbang vs kebijakan fiskal yang optimal • Tidak seluruh ekonom sepakat • Banyak ekonom menyatakan bahwa kebijakan anggaran defisit dapat digunakan untuk • Menstabilkan output dan employment • Mengatasi masalah pajak ketika terjadi fluktuasi pendapatan • Meredistribusi pendapatan antar generasi

16. Utang pemerintah Efek fiskal atas kebijakan moneter • Defisit anggaran dapat dibiayai dengan pecetakan uang • Utang pemerintah yang tinggi akan memberikan insentif bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan inflasi • Untungnya • Pemerintah cukup paham bahwa menciptakan inflasi tidak menguntungkan • Sebagian besar bank sentral memiliki independensi

17. Utang pemerintah Utang dan politik Banyak orang tidak percaya terhadap pembuat kebijakan dalam kasus anggaran defisit dengan alasan • Pembuat kebijakan tidak takut akan biaya yang sesungguhnya mereka keluarkan, sepanjang beban itu ditanggung oleh pembayar pajak yang akan datang • Pembayar pajak yang akan datang tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga kepentingannya tidak diperhitungkan.

18. Utang pemerintah Dimensi internasional • Defisit anggaran pemerintah dapat menyebabkan perdagangan defisit, yang harus dibiaya dengan meminjam dari LN • Utang pemerintah akan menaikkan capital flight karena investor asing melihatnya sebagai faktor resiko • Utang yang besar akan menurunkan kemampuan politis negara di dunia