1 / 35

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal. kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan Negara baik melalui bidang Budgeting maupun bidang perpajakan dengan maksud untuk mempengaruhi, menstabilkan dan memajukan perekonomian nasional. Kebijakan Fiscal dapat dibedakan 4 macam. pembiayaan fungsional (functional finance)

august
Download Presentation

Kebijakan Fiskal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Kebijakan Fiskal • kebijakan pemerintah dalam mengatur keuangan Negara baik melalui bidang Budgeting maupun bidang perpajakan dengan maksud untuk mempengaruhi, menstabilkan dan memajukan perekonomian nasional.

  2. Kebijakan Fiscal dapat dibedakan 4 macam • pembiayaan fungsional (functional finance) • pengelolaan budget(the manage budget approach) • stabilisasi budget otomatis • balance budget approach

  3. PAJAK…..?

  4. Merupakan iuran wajib yang dipaksakan kepada wajib pajak. • Hanya pemerintah yang berhak menarik pajak. • Digunakan untuk membiayai kepentingan umum. • Tidak ada imbalan langsung. • Ditetapkan berdasarkan UU.

  5. Asas Pemungutan Pajak Menurut adam smith, asas pajak adalah • Asas keadilan (ability to pay) • Asas kepastian • Asas kesempatan (convenience) • Asas ekonomi

  6. Lanjutkan… Menurut W.J.Lagen • Asas kesamaan • Asas daya pikul • Asas manfaat • Asas kesejahteraan • Asas beban sekecil-kecilnya • Asas istimewa • Asas pelaksanaan

  7. Lanjutan… Menurut Adolf Wagner • Asas politik finansial • Asas ekonomis • Asas keadilan • Asas administrasi • Asas yuridis

  8. Pengelompokan Jenis Pajak Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi 2 macam • pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibayar wajib pajak sendiri dan tidakbisa dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh) • pajak tidaklangsung, pajak yang dibebankan kepada orang lain. Contoh: pajakpertambahan nilai (PPN).

  9. Menurut sifatnya pajak dibedakan • pajak subyektif, pajak yang dibebankan menurut kondisi wajib pajak.contoh pajak penghasilan (PPh) • pajak obyektif, pajak yang berpangkal pada obyek pajak tanpamemperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh: PPN dan pajak penjualan atas barang mewah.

  10. Menurut lembaga pemungutnya • pajak pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untukmembiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, PBB, bea materi • pajak daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah untukmembiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah tingkat I, meliputi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak daerah tingkat II, meliputi pajak penerangan jalan dll.

  11. Fungsi Pajak • fungsi budgeter, pajak sebagai sumber dana vital dalam pembiayaan pengeluaran Negara. • Fungsi mengatur, pajak bisa untuk mengatur dan mempengaruhi kondisi ekonomi pada umumnya. • Fungsi redistribusi, pajak bisa menciptakan pemerataan dan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan dengan cara menetapkan tarif pajak progresif. • Fungsi stabilisasi, pajak bisa untuk menstabilkan harga dan peningkatan kesempatan kerja.

  12. Sistem Pemungutan Pajak • official assesment system, sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pada fiscus untukmenentukan besarnya pajak terutang. • Self assesment system, suatu pemungutan pajak yang wewenang dalam menentukan pajak terutang pada dalam diri wajib pajak itu sendiri. • Semi self assessment system, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiscus dan fiscus bersama-sama menentukan pajak terutang • With holding system,sistem pemungutan pajak dalam penentuan terutang ada pada pihak ketiga.

  13. Undang-Undang Perpajakan • UU No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan • UU No. 17 tahun 2000 tentang tentang pajak penghasilan (PPh) • UU No. 18 tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPn BM) • UU No. 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa • UU No. 20 tahun 2000 tentang bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal dikenakan bea materai.

  14. Tariff Pajak • Tarifprogresif, adalahtarifpajak yang semakintinggidenganmeningkatkandasarpengenaanpajak. • Tarifproporsional, hanyaterdapatsatupersentasetarifdantidakberubahberapapundasarpengenaanpajak. • Tariftetap, tarifpajakdalamnilai rupiah sertatidakberubah-ubahberapapundasarpengenaanpajak. • Tarifdegresif, adalahtarifpajak yang semakinmenurun, namunnilai rupiah semakintinggi. Semakinbesarpenghasilanmakasemakinrendahpersentasetarifpajak.

  15. Contoh

  16. Perbedaan Pajak dengan Pungutan Lainnya

  17. Pajak Penghasilan (PPh) UU. 17 tahun 2000, dimana obyek pajak terdiri dari; • gaji, upah, tunjangan, honorarium dan komisi • bonus,uang pensiun, hadiah dan bunga bank • royalti, laba usaha dan uang sewa sedangkan subyek pajak penghasilan adalah • orang pribadi • warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. • badan • badan usaha tetap

  18. Lanjutan… yang tidaktermasukobyekpajakpenghasilanadalah; • penghasilanberupahibahdansumbangan • warisan • imbalandalambentuknatura • pembayarandariklaimasuransi • iurandanapensiun yang disahkanpendiriannyaolehmenterikeuangan • bagianlaba yang diterimaanggota yang modalnyatidakterbagidalamsaham • bungaobligasi yang diperolehperusahaandanareksa yang tidaktermasuksubyekpajakpenghasilan; • badanperwakilan Negara asing • pejabatkonsulat/pejabat Negara asing • badanorganisasiinternasional yang tidakmenjalankanusahauntukmemperolehpenghasilan • pejabatperwakilanorganisasiinternasionaldenganketentuanbukanwarga Negara Indonesia dantidakmempunyaipenghasilan lain di Indonesia.

  19. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) • Berdasarkan UU No. 17 tahun 2000 pasal 17, tariff pajak penghasilan sebagai berikut; Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

  20. Lanjutan… • Wajib pajak badan usaha dalam negeri dan bentuk usaha tetap

  21. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penghitungan pajak Penghasilan Adalah: • hitunglah penghasilan bruto/kotor 1 tahun (penghasilan bruto 1 bulan x 12 bulan) • untuk menentukan penghasilan neto 1 bulan maka penghasilan bruto dikurangi: • biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp1.296.000 setahun atau Rp108.000 per bulan • dana pensiun dan tunjangan hari tua

  22. untuk menentukan penghasilan kena pajak, maka penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Adapun besarnya PTKP sebagai berikut:

  23. Contoh soal: • Mr. “X’, seorang pegawai bank swasta dengan penghasilan 1 bulan Rp6.500.000,00, dia menikah dan mempunyai 2 anak. Hitung pajak perbulan dan gaji bersih yang diterima? Jawab: Penghasilan bruto 1 tahun= 12 x Rp6.500.000 = Rp78.000.000 Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib pajak = Rp2.880.000 Istri wajib pajak = Rp1.440.000 2 orang anak = Rp2.880.000 (Rp7.200.000) Penghasilan kena pajak = Rp70.800.000 Pajak yang harus di bayar: 5% x25.000.000 = 1.250.000 10% x 25.000.000 = 1.250.000 10% x 25.000.000 = 3.120.000 15% x 20.800.000 = 3.120.000 Maka jumlah PPh yang harus dibayar per tahun= Rp5.620.000 Jumlah PPh per bulan Rp468.333,333 Gaji bersih per bulan = (6.500.000 - 468.333,333) = Rp6.031.666,67

  24. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak atas barang mewah (PPN Bm) • Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas barang Mewah (PPN Bm) diatur dalam UU No. 18 tahun 2000. pajak ini merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa. Pajak PPN dikenakan atas: • barang yang diperjual belikan didalam negeri • barang impor • jasa yang diperjual belikan didalam negeri • barang-barang tertentu yang diekspor • tarif pajak pertambahan nilai • tarif pajak pertambahan nilai 10% • tarif PPN atas barang ekspor barang kena pajak 0% • dengan peraturan pemerintah tariff dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%

  25. Lanjutan… • dengan demikian perhitungan PPN dapat dirumuskan sebagai berikut: PPN= tarif pajak x dasar pengenaan pajak Contoh: Mrs. Ima membeli barang elektronik dengan harga Rp3.000.000, harga diatas belum termasuk PPN.hitunglah PPN yang harus dibayar Mrs Ima? Jawab PPN=10%x 3.000.000 = 300.000

  26. Pajak Penjualan Barang Mewah/PPn BM • pajak penjualan atas barang mewah dikenakan hanya satu kali pada saat penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah. Tarif pajak barang mewah adalah serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. atas ekspor barang mewah kena pajak tergolong mewah dikenakan pajak 0%

  27. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) • PBB diatur dalam UU no. 12 tahun 1994. obyek pajak PBB adalah bumi dan bangunan subyek pajak bumi dan bangunan orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. pengecualian obyek pajak yaitu obyek pajak yang semata-mata untuk kepentingan umum, misalnya; digunakan sebagai tempat ibadah, tempat kesehatan, pendidikan,sosial dan yang bukan mencari untung. Digunakan untuk tanah kuburan, museum, hutan lindung, hutan wisata, taman nasional

  28. Lanjutan… . • Digunakan untuk perwakilan badan-badan internasional • Digunakan untuk perwakilan diplomatik/konsulat Negara lain dengan perlakuan asas timbal balik

  29. tata cara penghitungan PBB • PBB = 0.5% x NJKP atau = 0.5% x20% x (NJOP – NJOTKP) = 0.5% x 40% x (NJOP – NJOTKP) NJOP= Taksiran harga rata-rata bumi dan bangunan dari transaksi wajar/perbandingan dengan obyek sejajar

  30. Keterangan…. NJKP= Nilai jual kena pajak sebagai dasar pengenaan pajak dengan ketentuan : untuk obyek pajak yang nilainya kurang dari 1.000.000.000 dihitung dengan 20%x (NJOP-NJOTKP) untuk obyek pajak yang nilainya lebih dari 1.000.000.000 dihitung dengan 40% x (NJOP – NJOTKP)

  31. Lanjutan… • NJOTKP = Nilai jual obyek tidak kena pajak, besarnya 8.000.000 Contoh: “A” mempunyai tanah 500 m, harga jual 500.000/m. rumah 120 m, nilai jual rumah 400.000/m. maka PBB yang harus dibayar “A” adalah:

  32. Jawab.. NJOP bumi 500 x 500.000 = 250.000.000 NJOP bangunan 120 x 400.000 = 48.000.000 Taksiran nilai jual PBB = 298.000.000 NJOTKP = (8.000.000) NJOP = 290.000.000 NJKP= 20% x 290.000.000 = 58.000.000 PBB yang harus dibayar = 0.5% x 58.000.000 = Rp290.000

  33. HUBUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DENGAN KEBIJAKAN MONETER DAN DESENTRALISASI Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal: • Pemantapan koordinasi untuk menjaga sasaran bersama • Harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal untuk mengoptimalkan pertumbuhan • Mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan: • Suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap Rupiah • Mengurangi tekanan inflasi • Penyediaan insentif untuk mendukung percepatan sektor riil

  34. Koordinasi Kebijakan Fiskal dan Desentralisasi • Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja sebagai stimulus pembangunan • Memperbaiki pelaksanaan anggaran di daerah-daerah untuk mendukung percepatan pembangunan • Percepatan persetujuan APBD • Pelaporan dan penggunaan belanja APBD • Peningkatan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah diprioritaskan • Penegakan hukum persaingan usaha • Sinkronisasi UU Penanaman Modal Tahun2007 dengan berbagai peraturan daerah & Juklak UU PenanamanModal • Penyusunan rancangan perubahan UU No. 5/1999 untuk membangun sistem pasar yang lebih sehat

  35. Terima Kasih WASSALAM

More Related