Download
1 / 13
700 likes | 1.89k Views
KEBIJAKAN FISKAL. BAB - 4. Kebijakan Penunjang Sektor Riil. Kebijakan Sistemik : Mekanisme Zakat Pelarangan Riba Kebijakan Pemerintah : Minimalisasi Pajak (Supply-Side Policy) Optimalisasi Sektor Sosial (Demand-Side Policy) Pengembangan Tekhnologi-Informasi
E N D
KEBIJAKAN FISKAL BAB - 4
KebijakanPenunjangSektorRiil • KebijakanSistemik: • MekanismeZakat • PelaranganRiba • KebijakanPemerintah: • MinimalisasiPajak (Supply-Side Policy) • OptimalisasiSektorSosial (Demand-Side Policy) • PengembanganTekhnologi-Informasi • OptimalisasiInstitusiPenunjangPasar
ZISWA SBG KOMPONEN KEBIJAKAN FISKAL • ZISWA merupakansalahsatusendiutamadariSistemEkonomi Islam ygkalaumampudilaksanakan dg baikakanmemberikandampakekonomi yang luarbiasa. • MenurutKonsepEkonomi Islam, kebijakanfiskalbertujuanuntukmengembangkansuatumasyygdidasarkanatasdistribusikekayaanberimbang dg menempatkannilai-nilai material danspritual pd tingkatygsama (Abdul Manan, M., 1993).
KEBIJAKAN PENDAPATAN EKONOMI ISLAM • Pendapatandalamsistemekonomiislamdapatdibagimenjadiduabagianyaitu : • BersifatRutinseperti : Zakat, Jizyah, Kharaj, Ushr, InfaqdanShadaqahsertaPajak lain jikadiperlukan. • BersifatTemporerseperti : ghanimah, fa’ydanharta yang tidakadapewarisnya. • MenurutKhaf (1999)berpendapatsedikitnyaadatigaprosedur yang harusdilakukanpemerintah Islam Modern dg asumsibahwapemerintahtsbsepakat dg adanyakebijakanpungutanpajak (terlepasdariikhtilafulamamengenaipajak) :
1. KaidahSyar’iahygberkaitan dg kebijakanpungutanzakat Islam dg rincitelahmenentukansyarat, kategorihartaygharusdikeluarkanzakatnya, lengkap dg besaran (tarifnya). Makatidakadahalbagipemerintahuntukmengubahtarifygtelahditentukan. Namunpemerintahhanyadapatmelakukanperubahandlmstrukturhartaygwajib dg berpegangpadanash-nashumumygada & pemahamanthdrealita modern.
2. KaidahSyar’iahygberkaitan dg hasilpendapatanygberasaldariAsetPemerintah Pendapatandariasetpemerintahdibagimenjadikelompok : • Pendapatandariasetpemerintahygumumyaituberupainvestasiasetpemerintahygdikelolabaikolehpemerintahsendiri/masyarakat. • Pendapatandariasetygmasyikutmemanfaatkannyasepertisarana-saranaumumygsangatdibutuhkanmasyrakat.
3. KaidahSyar’iahygberkaitan dg KebijakanPAjak Dalamajaran Islam tidakmemberikanarahandibolehkannyapemerintahmengambilsebagianhartamilikorangkayasecarapaksa. NamunpungutanpajakdibolehkanberdasarkanKaidaha’dalahdankaidahdharurahyaitupungutantsbhanyabagiorangygmampu/kaya & utkpembiayaanygbetul-betulsangatdiperlukan & pemerintahtidakmemilikisektorpemasukanlainnya.
KEBIJAKAN BELANJA EKONOMI ISLAM • Tujuanbelanjapemerintah : • Pengeluarandemimemnuhikebutuhanhajtmasyrakat. • Pengeluaransbgalatredistribusikekayaan. • Pengeluaranygmengarah pd semakinbertambhanyapermintaanefektif • Pengeluaranygberkaitan dg investasidanproduksi. • Pengeluaranygbertujuanmenekantingkatinflasi dg kebijakanintervensipasar.
Kebijakanbelanjaumumpemerintah : • Belanjakebutuhanoperasionalpemerintahygrutin. • Belanjaumumygdapatdilakukanpemerintahapabilasumberdananyatersedia. • Belanjaumumygberkaitan dg proyekygdisepakatiolehmasyBerikutsistempendanaannya.
KaidahSya’iyahygberkaitan dg belanjakebutuhanoperasionalpemerintah : • Kebijkanbelanjarutinharussesuai dg azasmaslahatumum, tidakbolehdikaitkan dg kemashalatanseseorang/kelompokmasytertentu. • Mendapatkansebanyakmungkinmanfaat dg biayaygsemurah-murahnya. Kaidahinimembawasuatupemerintahanjauhdarisifatmubazir & kikirdisampingalokasinya pd sektor2 ygtidakbertentangan dg syariah. • Tidakberpihak pd kelompokkayadlmpembelanjaan, walaupundibolehkanberpihakpadakelompokmiskin. • Prinsipkomitmen dg aturansyariah, makaalokasibelanjanegarahanyaboleh pd hal-halygmubah, & menjauhiygharam • Prinsipkomitmen dg skalaprioritassyariah, dimulaidariygwajib, sunnah, mubah/dharruroh, hajjiyatdankamaliyah.
INSTITUSI PENGAMBIL KEBIJAKAN FISKAL Baitul Mal Baitul Mal merupakaninstitusinegara yang bertujuanmewujudkanmisinegaradalammensejahterakanwargamelaluikebijakansektorriildanmonetermenggunakaninstrumen-instrumenpublik yang menjadiwewenangnya, sepertizakat, kharaj-jizyah (pajak), investasinegara (al mustaglat), uangberedar, infak-shadaqah, wakaf, dll.
Yusuf Qardhawy (1988) membagibaitul mal menjadiempatbagian (divisi) kerjaberdasarkan pos penerimaannya • Departemenkhususuntuksedekah (zakat). • Departemenkhususuntukmenyimpanpajakdanupeti. • Departemenkhususuntukghanimahdanrikaz. • Departemenkhususuntukharta yang tidakdiketahuiwarisnyaatau yang terputushakwarisnya (misalnyakarenapembunuhan).
Baitul Mal (IbnuTaimiyah) • Diwan al Rawatib yang berfungsimengadministrasikangajidan honor bagipegawainegeridantentara. • Diwan al JawaliwalMawarits al Hasyriyah yang berfungsimengelola poll taxes (jizyah) danhartatanpaahliwaris. • Diwan al Kharaj yang berfungsiuntukmemungutkharaj. • Diwan al Hilali yang berfungsimengkoleksipajakbulanan[1]. [1] Perlu dipahami bahwa penggunaan kata pajak terkadang misleading karena literature ekonomi Islam atau sejarah Islam banyak menyebutkan pungutan yang dibenarkan atau dianjurkan oleh syariat seperti zakat, kharaj, ushr dan jizyah seringkali diwakili dengan istilah pajak. Padahal dalam Islam juga diketahui bahwa dalam keadaan normal pajak yang biasa dikenal dalam dunia konvensional tidak dianjurkan untuk diberlakukan. Untuk itu diperlukan ketelitian dari setiap pembaca ekonomi dan sejarah Islam dalam memahami konteks pembahasan pajak dalam berbagai jenis literature.
