KEBIJAKAN FISKAL ( FISCAL POLICY )

1. KEBIJAKAN FISKAL(FISCAL POLICY) Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

2. Arah kebijakan Fiskal secara teori: Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk mengurangi defisit anggaran (Hall & Taylor, Macro Economics, Ed 4, 1992, Hal 122) pokok kebijakan fiskal adalah : Prioritas I : mengatasi defisit (dan masalah APBN lainnya), Prioritas II: mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

3. Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin dalam APBN, merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran negara dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas posisi eksternal. • APBN dikatakan sehat dan kuat apabila tidak sarat dengan beban fiscal non-discretionary, sehingga akan memberikan ruang gerak yang luas bagi kebijakan pemerintah. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

4. Lanjutan… • Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan anggaran berimbang dan menerapkan prinsip T-Account. • Namun sesungguhnya APBN sebelum tahun 2000 menganut prinsip anggaran defisit mengingat bahwa komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman luarnegeri dan/atau adanya perolehan hasil divestasi saham pemerintah pada sejumlah BUMN diperhitungkan sebagai penerimaan negara. • Tahun anggaran 2000, APBN telah menerapkan Government Finance Statistics (GFS)  standar internasional pelaporan keuangan pemerintah. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

5. Lanjutan… • Pembiayaan anggaran (below the line) secara eksplisit mulai diperlihatkan pada APBN tahun 2000. • Fungsi komponen pembiayaan anggaran adalah untuk membiayai defisit atau menampung surplus APBN. • Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri bersih. • Berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian. • Perubahan di dalam kewajiban pemerintah, baik yang berkaitan dengan pembayaran kembali segala kewajiban pemerintah (repayment) di masa yang akan datang. • Perubahan likuiditas yang dimiliki pemerintah (liquidity holding). Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

6. Konsep Defisit Anggaran Defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan. Ada 2 konsep defisit yang penting, yakni: • Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara. • Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga utang/pinjaman dengan penerimaan. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

7. Komposisi Pembiayaan Anggaran Pembiayaan anggaran dikelompokkan menjadi dua: • Pembiayaan dalam negeri dan • Pembiayaan luar negeri Pembiayaan dalam negeri: • Sektor perbankan dalam negeri: • Pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank. • Penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang tersimpan pada rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank umum maupun bank sentral, atau • Penambahan simpanan pemerintah di sektor perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih pada pelaksanaan APBN dan Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

8. Lanjutan… • Sektor nonperbankan dalam negeri • Penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN. • Penjualan obligasi pemerintah (fiskalisasi) • Penjualan aset perbankan dalam program restrukturisasi (penyehatan), dan • Penyertaan modal pemerintah Note: Hasil Privatisasi maupun penjualan asset restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara karena transaksi tersebut merupakan pemindahbukuan asset dari yang kurang likuid ke bentuk yang lebih likuid dalam upaya mempertahankan likuiditas pada posisi keuangan pemerintah guna menutup kekurangan dalam pembiayaan pengeluaran negara dan hal tersebut akan berpengaruh pada posisi kekayaan pemerintah di masa yang akan datang. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

9. Lanjutan… • Pembiayaan Luar Negeri Merupakan net penarikan pinjaman luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi dengan pelunasan pokok pinjaman luar negeri. • Pinjaman program: berupa valuta asing yang dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mencairkan pinjaman program, pemerintah biasanya diharuskan untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang menjadi syarat pencairan tersebut (policy matrix). • Pinjaman Proyek: penggunaannya lebih terarah kepada pembiayaan pelaksanaan suatu proyek tertentu sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam pengeluaran pembangunan. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

10. Lanjutan… • Pinjaman luar negeri yang dikenal sebagai penerimaan pembangunan atau penerimaan luar negeri dalam konsep T-Account, sesuai dengan GFS tidak dapat dianggap sebagai unsur penerimaan negara melainkan unsur pembiayaan negara karena net penarikan pinjaman luar negeri mempengaruhi posisi atau beban kewajiban pemerintah di masa yang akan datang. • Peranan pembiayaan dalam negeri diharapkan semakin meningkat sebagai cermin peningkatan kemandirian dan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar negeri. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

11. Pembiayaan Anggaran dan Implikasi Ekonomi Makro • Pinjaman dari Perbankan : • Money creation  Inflation • Pinjaman Luar Negeri : • Terbatas (creditworthiness) • Beban utang (defisit berarti penambahan utang) • Beban generasi berikutnya (pokok + bunga) • Obligasi Pemerintah (SUN) • Cash-flow • Retail • Fiskalisasi (obligasi) vs Moneterisasi (SBI) Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

12. Lanjutan… • Privatisasi : • Efisiensi, • Memperbaiki posisi fiskal (liquidity holding), • PHK, • Kontrol pemerintah terhadap industri • Penjualan asset : melalui PT PPA  optimalisasi nilai asset dan strategi dan waktu penjualan asset secara tepat. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

13. Kondisi Fiskal Indonesia : • Masalah Ekonomi Makro : • Pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable. • Pertumbuhan ekonomi yang ada kurang didorong oleh perkembangan investasi. • Investasi kurang bergairah • Kemampuan Pemerintah untuk melakukan investasi kurang. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

14. Masalah APBN : APBN mengalami defisit, karena : Kebutuhan akan belanja negara yang tinggi • Indonesia terdiri atas teritorial yang luas dan ribuan pulau. • Populasi penduduk yang besar (219,20 juta pada tahun 2005) • Tingkat pendapatan per kapita yang rendah (US$ 1,261.13 per tahun pada tahun 2005). • Tingkat pengangguran yang tinggi (9,5 persen) • Tingkat kemiskinan yang tinggi (15,11 persen) • Kebanyakan Belanja Negara tidak diskresioner (non discretionary) • Investasi Pemerintah masih sebesar 20% dari total penerimaan Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

15. Piranti Kebijakan Ringkasan RAPBN-P 2006 & RAPBN 2007dalam triliunan rupiah Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

16. Ringkasan Anggaran Belanja 2002-2007(Rasio terhadap PDB) Note :2002-2003 :PAN 2004-2005 :APBN-P 2006 :RAPBN-P 2007 :RAPBN Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -

17. ARAH KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA JANGKA MENENGAH Filosofi Arah Kebijakan Fiskal • Penerimaan Negara = Belanja Negara (seperti yang kita hadapi saat ini) • Secara lebih sederhana bisa disebut penanggulangan defisit, melalui tahap : • Mencapai penurunan defisit • Mencapai anggaran berimbang • Mencapai anggaran surplus • Jangka Menengah : mengacu pada konsolidasi fiskal dan kesinambungan fiskal. Perekonomian Indonesia - STIE Perbanas Surabaya -